Perpecahan partai koalisi pendukung pemerintah terkait pengusulan hak angket perpajakan, terus meruncing. Demokrat tegas menolak usulan hak angket, sebaliknya Golkar berkolaborasi dengan sejumlah partai besar dan menengah, mengukuhkan tekad menggulirkan hak angket mafia pajak.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengakui bahwa dalam pengusungan hak angket perpajakan yang tengah bergulir di DPR saat ini, parpol koalisi pendukung pemerintah terbelah. Ia mengakui hingga saat ini antara Golkar dan Demokrat belum menemukan titik temu.
"Dalam hak angket pajak ini, Setgab tidak bisa mengatasi anggota koalisi lainnya. Golkar tetap ngotot untuk meloloskan usulan angket ini," jelas Mubarok di Jakarta, Sabtu (19/2).
Dikatakannya, perpecahan Setgab sebenarnya sudah sering terjadi, termasuk saat pembentukan Pansus Angket Bank Century. "Ini akibat dari pembentukan koalisi yang hanya didasari sikap pragmatisme. Dibentuk di tengah jalan," ujar Mubarok.
Ia mengatakan, keberadaan Setgab memang tidak solid, bahkan lebih banyak tersandera oleh kepentingan politik para elite. "Selama ini banyak agenda besar koalisi yang tersandera oleh kepentingan elite politik semata. Ini yang menyebabkan Setgab terkesan tidak efektif," ujarnya.
Dalam konteks hak angket perpajakan, Mubarok menegaskan Demokrat siap untuk menghadang pengajuan yang dimotori oleh Golkar, PDI Perjuangan dan PKS. "Kita lihat saja nanti di Paripurna. Untuk saat ini kecil untuk dicapai kompromi dengan pengusung angket," jelasnya.
Mubarok juga menuding bahwa kengototan untuk meloloskan hak angket perpajakan itu, untuk kepentingan pembersihan nama Aburizal Bakrie yang selama ini selalu dikaitkan dengan masalah pajak.
"Ini kepentingan politiknya sangat besar. Golkar ingin membersihkan nama Ical dalam kasus pajak secara politik. Jelas ini motivasi yang kami anggap keliru, pasalnya persoalan pajak itu di ranah hukum dan sedang diproses di lembaga hukum," jelasnya.
Sebelumnya, terkait membahas langkah politik pengusungan hak angket mafia perpajakan. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengumpulkan petinggi Golkar, yakni Sekjen Golkar Idrus Marham dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR asal Golkar Priyo Budi Santoso.
Juga menteri dari Gol-kar yaitu Agung Laksono dan Fadel Muhammad. Dan, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung. Mereka dikumpulkan Ical, sapaan Aburizal Bakrie di kantor DPP Golkar, Slipi Jakarta Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Ical menyatakan partainya maju mengusung hak angket untuk penyelidikan mafia perpajakan. "Waktu kita diajak maju ya kita maju, sekarang enggak bisa mundur lagi. Kalau mundur nanti benar disangka ada masalah pajak. Kalau kita mundur dikira nanti ada sesuatu, ada kolusi dengan Presiden. Jadi memang menghindari fitnah," tegas Ical. (Mad/OL-8)
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengakui bahwa dalam pengusungan hak angket perpajakan yang tengah bergulir di DPR saat ini, parpol koalisi pendukung pemerintah terbelah. Ia mengakui hingga saat ini antara Golkar dan Demokrat belum menemukan titik temu.
"Dalam hak angket pajak ini, Setgab tidak bisa mengatasi anggota koalisi lainnya. Golkar tetap ngotot untuk meloloskan usulan angket ini," jelas Mubarok di Jakarta, Sabtu (19/2).
Dikatakannya, perpecahan Setgab sebenarnya sudah sering terjadi, termasuk saat pembentukan Pansus Angket Bank Century. "Ini akibat dari pembentukan koalisi yang hanya didasari sikap pragmatisme. Dibentuk di tengah jalan," ujar Mubarok.
Ia mengatakan, keberadaan Setgab memang tidak solid, bahkan lebih banyak tersandera oleh kepentingan politik para elite. "Selama ini banyak agenda besar koalisi yang tersandera oleh kepentingan elite politik semata. Ini yang menyebabkan Setgab terkesan tidak efektif," ujarnya.
Dalam konteks hak angket perpajakan, Mubarok menegaskan Demokrat siap untuk menghadang pengajuan yang dimotori oleh Golkar, PDI Perjuangan dan PKS. "Kita lihat saja nanti di Paripurna. Untuk saat ini kecil untuk dicapai kompromi dengan pengusung angket," jelasnya.
Mubarok juga menuding bahwa kengototan untuk meloloskan hak angket perpajakan itu, untuk kepentingan pembersihan nama Aburizal Bakrie yang selama ini selalu dikaitkan dengan masalah pajak.
"Ini kepentingan politiknya sangat besar. Golkar ingin membersihkan nama Ical dalam kasus pajak secara politik. Jelas ini motivasi yang kami anggap keliru, pasalnya persoalan pajak itu di ranah hukum dan sedang diproses di lembaga hukum," jelasnya.
Sebelumnya, terkait membahas langkah politik pengusungan hak angket mafia perpajakan. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengumpulkan petinggi Golkar, yakni Sekjen Golkar Idrus Marham dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR asal Golkar Priyo Budi Santoso.
Juga menteri dari Gol-kar yaitu Agung Laksono dan Fadel Muhammad. Dan, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung. Mereka dikumpulkan Ical, sapaan Aburizal Bakrie di kantor DPP Golkar, Slipi Jakarta Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Ical menyatakan partainya maju mengusung hak angket untuk penyelidikan mafia perpajakan. "Waktu kita diajak maju ya kita maju, sekarang enggak bisa mundur lagi. Kalau mundur nanti benar disangka ada masalah pajak. Kalau kita mundur dikira nanti ada sesuatu, ada kolusi dengan Presiden. Jadi memang menghindari fitnah," tegas Ical. (Mad/OL-8)
*media indonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)