Menanggapi pernyataan tokoh-tokoh lintas agama perihal kebohongan yang dilakukan pemerintah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun ikut bersuara. Tapi, bukannya ikut serta dalam pembangunan dan perbaikan pembangunan, Gamawan malah menyalahkan kepala daerah, hingga ke lurah.
"Kita ada delegasi wewenang. Dalam prinsip delegasi Delegate Otority and Responsbility. Kita delegasikan kewenangan dan kita minta pertanggungjawabkan atas pendelegasian itu. Sebagian kewenangan sudah diserahkan ke daerah, jadi daerah juga ikut bersama pemerintah pusat mempertanggungjawabkan. Jadi jangan pemerintah pusat saja," ujarnya, di Jakarta, Kamis (13/1).
Sebelumnya, pemerintah memang menyebutkan berbagai angka kenaikan di bidang ekonomi, baik ekonomi mikro, makro, hingga ke angka pengurangan kemiskinan. Akan tetapi, para tokoh lintas agama mempertanyakan angka-angka yang disampaikan pemerintah itu. Pasalnya, kenyataan dio masyarakat menunjukkan kemiskinan masih merajalela. Bahan, kesulitan dan himpitan hidup semakin berat dirasakan masyarakat.
"Ekonomi mikro itu tidak pada tataran daerah. Di nasional ini ekonomi makro. Artinya siapa yang tahu masyarakat itu sampai tidak makan? Itu lurahnya. Jangan tanya itu ke Presiden. Kan ada sistem nasional. Kalau semuanya Presiden bertanggungjawab, tidak mungkin," bantahnya.
Menurut Gamawan, jika semua hal Presiden yang harus bertanggung jawab, maka memang semua salah Presiden. Padahal dalam pemerintahan, sudah ada pembagian kewenangan.
"Semua jadi salah Presiden kalau begitu. Iya sih memang, Presiden sebagai orang yang bertanggungjawab (akhir) dari totalitas ini. Tapi daerah juga kan ikut, sesuai dengan kewenangannya," imbuhnya.
Gamawan juga mempertanyakan pemerintah yang mana yang dimaksud oleh para tokoh lintas agama itu berbohong.
"Kalau disebut pemerintah, itu sangat luas. Mulai dari lurah sampai presiden, itu pemerintah. Jadi ini harus lebih konkret lagi. Dan kita menghormati pendapat, dalam alam demokrasi perbedaan-perbedaan pendapat itu sangat dimungkinkan," tegasnya.
"Kita ada delegasi wewenang. Dalam prinsip delegasi Delegate Otority and Responsbility. Kita delegasikan kewenangan dan kita minta pertanggungjawabkan atas pendelegasian itu. Sebagian kewenangan sudah diserahkan ke daerah, jadi daerah juga ikut bersama pemerintah pusat mempertanggungjawabkan. Jadi jangan pemerintah pusat saja," ujarnya, di Jakarta, Kamis (13/1).
Sebelumnya, pemerintah memang menyebutkan berbagai angka kenaikan di bidang ekonomi, baik ekonomi mikro, makro, hingga ke angka pengurangan kemiskinan. Akan tetapi, para tokoh lintas agama mempertanyakan angka-angka yang disampaikan pemerintah itu. Pasalnya, kenyataan dio masyarakat menunjukkan kemiskinan masih merajalela. Bahan, kesulitan dan himpitan hidup semakin berat dirasakan masyarakat.
"Ekonomi mikro itu tidak pada tataran daerah. Di nasional ini ekonomi makro. Artinya siapa yang tahu masyarakat itu sampai tidak makan? Itu lurahnya. Jangan tanya itu ke Presiden. Kan ada sistem nasional. Kalau semuanya Presiden bertanggungjawab, tidak mungkin," bantahnya.
Menurut Gamawan, jika semua hal Presiden yang harus bertanggung jawab, maka memang semua salah Presiden. Padahal dalam pemerintahan, sudah ada pembagian kewenangan.
"Semua jadi salah Presiden kalau begitu. Iya sih memang, Presiden sebagai orang yang bertanggungjawab (akhir) dari totalitas ini. Tapi daerah juga kan ikut, sesuai dengan kewenangannya," imbuhnya.
Gamawan juga mempertanyakan pemerintah yang mana yang dimaksud oleh para tokoh lintas agama itu berbohong.
"Kalau disebut pemerintah, itu sangat luas. Mulai dari lurah sampai presiden, itu pemerintah. Jadi ini harus lebih konkret lagi. Dan kita menghormati pendapat, dalam alam demokrasi perbedaan-perbedaan pendapat itu sangat dimungkinkan," tegasnya.
*media indonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)