Rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi di DPRD Kerinci terhadap 15 ranperda, di Gedung DPRD Kerinci, kemarin (5/1), diwarnai aksi demonstrasi. Dalam aksinya sekitar pukul 10.00 itu, ratusan massa dari elemen mahasiswa se-Kabupaten Kerinci mengepung gedung wakil rakyat tersebut. Mereka menuntut Bupati Kerinci H Murasman yang hadir pada rapat paripurna itu mundur dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Kerinci.
Selain itu, mahaiswa juga mendesak aparat penegak hukum mengusut hasil audit BPK dan dugaan kecurangan seleksi penerimaan tes CPNS tahun 2009 dan 2010 di Kabupaten Kerinci. Aksi mahasiswa ini sempat membuat dewan, bupati dan sejumlah unsur muspida yang hadir pada rapat paripurna kelabakan. Kabarnya, usai sidang, bupati, dewan dan unsur muspida tidak bisa keluar gedung lantaran pintu masuk di depan gedung dihadang ratusan mahasiswa.
Informasinya, rombongan bupati keluar gedung dengan melalui pintu belakang gedung. Untuk mengelabui pendemo, bupati keluar tidak menggunakan mobil dinas BH 1, tapi dengan mobil Toyota Avanza warna hitam. Sempat terjadi insiden yang tak terduga saat bupati keluar.
Pantauan di lapangan, mahasiswa yang mengetahui bupati dan rombongan keluar dari pintu belakang, sempat melakukan pengejaran. Mereka juga melempari mobil Toyota Avanza yang ditumpangi bupati dengan toa atau pengeras suara. Suasana pun menjadi tegang. Bahkan nyaris terjadi kericuhan.
Lolos dari kejaran mahasiswa, mobil Avanza yang ditumpangi Murasman melaju ke arah Masjid Baiturahman. Sedangkan mahasiswa yang tidak puas kembali berorasi dan mengepung pintu masuk gedung DPRD Kerinci. Mereka juga melampiaskan kemarahannya dengan menyandera mobil dinas bupati BH 1 DZ.
Sebelumnya, dalam orasinya, ratusan massa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang kerinci, PMII, Gempur, dan IMM, menyatakan aksi itu mereka lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat Kerinci untuk mengontrol jalannya sistem pemerintahan.
“Kita sebagai masyarakat jangan mau dibodohi oleh oknum pejabat yang kurang bertanggung jawab,” ujar Ketua HMI cabang Kerinci Hanggara. Pendemo juga menuntut DPRD Kerinci tidak bermain- main dan menutup mata dengan pelanggaran hukum yang terjadi di Bumi Sakti Alam Kerinci.
Mereka juga mengkritisi kinerja dewan yang dinilai terlalu lama mempelajari hasil audit BPK terhadap APBD Kerinci 2010. “Kami cukup satu minggu melakukan pengkajian, mengapa bapak anggota dewan yang terhormad tidak belum juga selesai. Padahal sudah lebih dari 60 hari audit BPK itu belum juga diproses,” katanya.
Selain itu, para mahasiswa juga menyoroti seleksi penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci. Mereka menduga banyak kejanggalan yang terjadi. Bahkan mereka mencurigai dewan sudah dapat jatah.
“Untuk CPNS, jelas ada indikasi kecurangan. Kok malah dewan tutup mata. Jadi kami menduga dewan sudah dapat jatah,” terangnya. Mahasiswa juga mengancam akan melakukan aksi sampai tiga hari ke depan dengan massa yang lebih banyak lagi jika permintaan mereka tidak digubris.
Mahasiswa juga meminta kepada aparat penegak hukum segera melakukan tindakan hukum terhadap hasil audit BPK 2009 serta indikasi kecurangan CPNS 2010 sehingga tercipta keadilan di Bumi Sakti Alam Kerinci. Sementara DPRD Kerinci diminta segera mungkin membentuk pansus terhadap indikasi KKN dalam rekrutment CPNS di Kabupaten Kerinci.
Dewan Berjanji Bentuk Pansus
Sekitar pukul 11.30, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Liberty didampingi Wakil Ketua DPRD Irmanto dan Sartoni, menemui para pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. Liberty meminta mahasiswa menyampaikan tuntutannya secara tertulis supaya bisa ditindaklanjuti dewan.
Usai menemui mahasiswa, pimpinan DPRD tersebut lalu mengadakan rapat di gedung dewan. “Berikan kami waktu setegah jam untuk menentukan pansus atau tidak,” kata Liberty sambil meninggalkan para pendemo.
Satu jam kemudian, sekitar pukul 12.30, Liberty dan sejumlah anggota dewan, kembali keluar dari ruangan menemui para pengunjuk rasa. “Dengan ini DPRD Kerinci menyetujui permintaan mahasiswa dan akan membentuk pansus. Kami minta kepada para pengunjuk rasa untuk memberikan tuntutanya secara tertulis,” katanya.
Liberty juga menyebutkan dari rapat kilat yang dilaksanakan, semua fraksi di dewan menyetujui pembentukan pansus. Yakni Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi Peduli Rakyat dan Fraksi Kerinci Bersatu. “Kita lakukan secepatnya,” pungkasnya. (ian)
*jambi-independent.co.id
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)