Belanda tengah sibuk mempersiapkan pemerintahan baru. Bila proses lobi antar partai politik berjalan lancar, kabinet baru bisa dapat dibentuk secepatnya akhir pekan depan. Demikian menurut laporan sejumlah media massa di Belanda, Rabu 6 Oktober 2010.
Menurut laman DutchNews, terobosan terjadi saat sejumlah politisi dari Partai Seruan Demokrat Kristen (CDA) mencabut keberatan mereka atas aliansi dengan pemenang pemilu 9 Juni lalu, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD). Juru runding Ivo Opstelten diharapkan bisa melapor kepada Ratu Beatrix Kamis ini mengenai kompromi pembentukan pemerintahan baru.
Kompromi ini melapangkan jalan pemimpin VVD, Mark Rutte sebagai formatur kabinet. Dia juga disiapkan menjadi perdana menteri baru Belanda, menggantikan Jan Peter Balkenende dari Partai CDA.
Menurut harian Telegraaf, Partai untuk Kebebasan (PVV) yang mengusung platform anti imigran dan anti Islam tidak mendapat jatah menteri, walau mereka turut bergabung dalam koalisi.
Pemimpin PVV, Geert Wilders, kini tengah menjalani sidang pengadilan atas kasus penghinaan terhadap Islam. Namun, Wilders kepada radio BNR mengaku ikut ambil bagian dalam memutuskan siapa saja yang diusulkan menjadi menteri baru.
Menurut harian NRC Handelsblad, sebagai pemenang pemilu, VVD mendapat jatah untuk menentukan menteri-menteri di posisi strategis, misalnya di bidang hubungan sosial, lingkungan hidup dan transportasi, luar negeri, kesehatan, dan kehakiman.
Sedangkan CDA akan mendapat jatah di posisi menteri di bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, dan dalam negeri. Proses penunjukkan menteri diperkirakan memakan waktu satu pekan.
VVD harus berkompromi dengan partai-partai lain dalam menentukan kabinet karena tidak berhasil membentuk mayoritas mutlak di parlemen setelah mereka bersaing cukup ketat pada pemilu Juni lalu.
Kompromi ini melapangkan jalan pemimpin VVD, Mark Rutte sebagai formatur kabinet. Dia juga disiapkan menjadi perdana menteri baru Belanda, menggantikan Jan Peter Balkenende dari Partai CDA.
Menurut harian Telegraaf, Partai untuk Kebebasan (PVV) yang mengusung platform anti imigran dan anti Islam tidak mendapat jatah menteri, walau mereka turut bergabung dalam koalisi.
Pemimpin PVV, Geert Wilders, kini tengah menjalani sidang pengadilan atas kasus penghinaan terhadap Islam. Namun, Wilders kepada radio BNR mengaku ikut ambil bagian dalam memutuskan siapa saja yang diusulkan menjadi menteri baru.
Menurut harian NRC Handelsblad, sebagai pemenang pemilu, VVD mendapat jatah untuk menentukan menteri-menteri di posisi strategis, misalnya di bidang hubungan sosial, lingkungan hidup dan transportasi, luar negeri, kesehatan, dan kehakiman.
Sedangkan CDA akan mendapat jatah di posisi menteri di bidang ekonomi, keuangan, pendidikan, dan dalam negeri. Proses penunjukkan menteri diperkirakan memakan waktu satu pekan.
VVD harus berkompromi dengan partai-partai lain dalam menentukan kabinet karena tidak berhasil membentuk mayoritas mutlak di parlemen setelah mereka bersaing cukup ketat pada pemilu Juni lalu.
*Sumber:vivanews.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)