Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan angka penduduk miskin di Indonesia sejak 2006 terus menurun meski jumlah penduduk hampir miskin juga besar. "Sejak 2006 data penduduk miskin turun dari 39,3 juta menjadi 31,02 juta dengan memakai garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan," kata Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Kecuk Suhariyanto di Jakarta, Kamis (17/2).
Kecuk mengatakan penjelasannya itu sekaligus membantah pernyataan dari sejumlah tokoh lintas agama beberapa waktu lalu yang menyebutkan pemerintah berbohong karena menyatakan jumlah penduduk miskin 2010 mencapai 31,02 juta jiwa, padahal jumlah penduduk yang menerima beras miskin 70 juta jiwa.
Dijelaskan, data untuk menghitung penerima beras miskin adalah data kemiskinan mikro yang merupakan jumlah penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa ditambah penduduk hampir miskin yang mencapai 29,38 juta jiwa. "Seharusnya angka penerima raskin 60,4 juta jiwa karena dihitung dari 17,5 juta jumlah rumah tangga sasaran dikali jumlah anggota rumah tangga," katanya.
Kecuk menegaskan tidak ada dua angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS karena data kemiskinan makro digunakan untuk menghitung perencanaan umum untuk pengentasan kemiskinan. Sementara data kemiskinan mikro yang terdiri atas jumlah penduduk miskin dan hampir miskin yang digunakan untuk pemberian bantuan seperti raskin, BLT dan Jamkesmas.
Dikatakan, program pengentasan kemiskinan seharusnya lebih memperhatikan karakteristik penduduk miskin seperti tingginya perbedaan angka kemiskinan antar provinsi seperti antara Jakarta dan Papua. "Ini harus jadi perhatian apakah kebijakannya mau bersamaan seluruh propinsi atau fokus dari provinsi yang paling miskin," katanya.
Selain itu, pengentasan kemiskinan juga harus memperhatikan tingkat kemiskinan antar kota dan daerah yang menunjukkan bahwa kemiskinan tertinggi ada di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian. "Disparitas kemiskinan antardaerah tinggi. Kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat, karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang cocok untuk semua daerah," katanya.
Upaya penanggulangan kemiskinan, lanjutnya juga jangan hanya mengandalkan kebijakan di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan, karena upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh terpadu lintas sektor dan berkesinambungan. Mengenai jumlah penduduk yang hampir miskin sebanyak 29,38 juta jiwa, Kecuk mengatakan mereka sangat rentan jatuh menjadi golongan miskin terutama kalau adanya gejolak harga pangan. (Ant/OL-04)
Kecuk mengatakan penjelasannya itu sekaligus membantah pernyataan dari sejumlah tokoh lintas agama beberapa waktu lalu yang menyebutkan pemerintah berbohong karena menyatakan jumlah penduduk miskin 2010 mencapai 31,02 juta jiwa, padahal jumlah penduduk yang menerima beras miskin 70 juta jiwa.
Dijelaskan, data untuk menghitung penerima beras miskin adalah data kemiskinan mikro yang merupakan jumlah penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa ditambah penduduk hampir miskin yang mencapai 29,38 juta jiwa. "Seharusnya angka penerima raskin 60,4 juta jiwa karena dihitung dari 17,5 juta jumlah rumah tangga sasaran dikali jumlah anggota rumah tangga," katanya.
Kecuk menegaskan tidak ada dua angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS karena data kemiskinan makro digunakan untuk menghitung perencanaan umum untuk pengentasan kemiskinan. Sementara data kemiskinan mikro yang terdiri atas jumlah penduduk miskin dan hampir miskin yang digunakan untuk pemberian bantuan seperti raskin, BLT dan Jamkesmas.
Dikatakan, program pengentasan kemiskinan seharusnya lebih memperhatikan karakteristik penduduk miskin seperti tingginya perbedaan angka kemiskinan antar provinsi seperti antara Jakarta dan Papua. "Ini harus jadi perhatian apakah kebijakannya mau bersamaan seluruh propinsi atau fokus dari provinsi yang paling miskin," katanya.
Selain itu, pengentasan kemiskinan juga harus memperhatikan tingkat kemiskinan antar kota dan daerah yang menunjukkan bahwa kemiskinan tertinggi ada di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian. "Disparitas kemiskinan antardaerah tinggi. Kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat, karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang cocok untuk semua daerah," katanya.
Upaya penanggulangan kemiskinan, lanjutnya juga jangan hanya mengandalkan kebijakan di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan, karena upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh terpadu lintas sektor dan berkesinambungan. Mengenai jumlah penduduk yang hampir miskin sebanyak 29,38 juta jiwa, Kecuk mengatakan mereka sangat rentan jatuh menjadi golongan miskin terutama kalau adanya gejolak harga pangan. (Ant/OL-04)
*media indonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)