Kementerian Perumahan Rakyat, optimistis program rumah murah dengan biaya Rp20-26 juta akan berhasil. Sebab, selain ditopang subsidi selisih bunga, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini bebas uang muka dan bebas pajak. Nah, akan diperuntukan bagi provinsi mana saja rumah murah tersebut? Berikut penuturan Paul Marpaung, Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera saat dihubungi VIVAnews.com
Paul menuturkan, proyek percontohan (pilot project) rumah murah tersebut akan dibangun di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang. "Pastinya, Jakarta itu mencakup Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)," ujarnya.
Dia mengakui, meski di kota-kota besar lahan atau tanah kosong sudah terbatas, namun Paul optimistis pembangunan rumah murah seharga Rp20-26 juta tersebut tetap bisa terealisasi. Sebab, pengadaan lahan akan ditopang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun instansi pemerintah lainnya. "Pihak Pemda (pemerintah daerah) juga akan dilibatkan," ujar Paul.
Selain itu, Paul melanjutkan, dari pihak masyarakat pun bisa. Misalnya, pengadaan lahan diadakan oleh mereka, sehingga pemerintah tinggal membangunnya. "Tentunya, rumah itu akan bebas pajak (IMB) dan skema subsidi yang diprogram untuk rumah murah," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa juga mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi berupa tanah. Ia mencotohkan, tanah milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. "Tanah mereka ada tersedia, dan untuk PNS akan kami sediakan, kerja sama dengan pemerintah daerah," ujar dia.
Suharso menambahkan, program rumah murah ini juga akan menggunakan tanah-tanah milik BUMN yang terbengkalai atau belum dimanfaatkan. "Kami sudah MoU dengan BUMN, sekarang tinggal bagaimana menentukan target peruntukannya," kata Suharso.
Pemerintah, lanjut dia, akan menggunakan data Kredit Usaha Rakyat dari perbankan dalam menentukan target. "Data ini satu nama, satu alamat. Sehingga bisa menjangkau mereka karena bankable," ujarnya. (kd)
Paul menuturkan, proyek percontohan (pilot project) rumah murah tersebut akan dibangun di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang. "Pastinya, Jakarta itu mencakup Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)," ujarnya.
Dia mengakui, meski di kota-kota besar lahan atau tanah kosong sudah terbatas, namun Paul optimistis pembangunan rumah murah seharga Rp20-26 juta tersebut tetap bisa terealisasi. Sebab, pengadaan lahan akan ditopang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun instansi pemerintah lainnya. "Pihak Pemda (pemerintah daerah) juga akan dilibatkan," ujar Paul.
Selain itu, Paul melanjutkan, dari pihak masyarakat pun bisa. Misalnya, pengadaan lahan diadakan oleh mereka, sehingga pemerintah tinggal membangunnya. "Tentunya, rumah itu akan bebas pajak (IMB) dan skema subsidi yang diprogram untuk rumah murah," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa juga mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi berupa tanah. Ia mencotohkan, tanah milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. "Tanah mereka ada tersedia, dan untuk PNS akan kami sediakan, kerja sama dengan pemerintah daerah," ujar dia.
Suharso menambahkan, program rumah murah ini juga akan menggunakan tanah-tanah milik BUMN yang terbengkalai atau belum dimanfaatkan. "Kami sudah MoU dengan BUMN, sekarang tinggal bagaimana menentukan target peruntukannya," kata Suharso.
Pemerintah, lanjut dia, akan menggunakan data Kredit Usaha Rakyat dari perbankan dalam menentukan target. "Data ini satu nama, satu alamat. Sehingga bisa menjangkau mereka karena bankable," ujarnya. (kd)
• VIVAnews di Jakarta.
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)