Sepuluh anggota Fraksi PDI Perjuangan absen dalam Rapat Paripurna DPR untuk menentukan Pansus Hak Angket Pajak. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, sebab rapat itu sungguh penting dan PDI Perjuangan menjadi pendukung utamanya. "Kita lihat nanti bagaimana DPP maupun fraksi menyikapi itu," kata anggota Fraksi PDIP, Arif Budimanta, saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 23 Februari 2011.
Menurut Arif, 10 anggota fraksi yang absen itu memiliki beragam alasan tidak hadir. "Ada yang sakit, ada yang pergi umroh, dan ada yang berhalangan," ujarnya.
Seperti diketahui, hak angket pajak gagal digolkan dalam rapat paripurna. Kubu pengusul hak angket kalah dua suara dari kubu penolak angket. Kubu pendukung Angket didukung 264 legislator, sedangkan yang menolak 266 orang. Dari jumlah itu, anggota Fraksi PDIP yang hadir 84 orang dari 94 jumlah anggota fraksi. Artinya jika semua anggota fraksi PDI Perjuangan hadir, usulan itu bakal lolos.
Menurut Arif, kegagalan itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. "Ini kan persoalan akal sehat melawan pertarungan di politik," ujarnya.
Arif menjelaskan, Fraksi PDIP mendukung Pansus hak angket karena melihat adanya persoalan dalam pengurusan pajak di Indonesia. "Tapi aspek politik mengatakan hal yang berbeda," ujarnya.
Menurut Arif, 10 anggota fraksi yang absen itu memiliki beragam alasan tidak hadir. "Ada yang sakit, ada yang pergi umroh, dan ada yang berhalangan," ujarnya.
Seperti diketahui, hak angket pajak gagal digolkan dalam rapat paripurna. Kubu pengusul hak angket kalah dua suara dari kubu penolak angket. Kubu pendukung Angket didukung 264 legislator, sedangkan yang menolak 266 orang. Dari jumlah itu, anggota Fraksi PDIP yang hadir 84 orang dari 94 jumlah anggota fraksi. Artinya jika semua anggota fraksi PDI Perjuangan hadir, usulan itu bakal lolos.
Menurut Arif, kegagalan itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. "Ini kan persoalan akal sehat melawan pertarungan di politik," ujarnya.
Arif menjelaskan, Fraksi PDIP mendukung Pansus hak angket karena melihat adanya persoalan dalam pengurusan pajak di Indonesia. "Tapi aspek politik mengatakan hal yang berbeda," ujarnya.
• VIVAnews
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)