Pemerintah Provinsi Jambi telah memiliki peta keberadaan Jemaah Ahmadiyah. Bermodal peta inilah, dilakukan pengawasan demi menjaga jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dua daerah yang menjadi jemaah ini tinggal, sudah diketahui perkembangannya oleh Gubernur Hasan Basri Agus, yaitu Sarolangun dan Kota Jambi. Terkait keberadaan mereka, akan ada perhatian khusus dari pemerintah provinsi.
"Kita sudah punya petanya, ini akan jadi perhatian kita," ujar Hasan Basri Agus usai acara silaturahmi dengan ulama, pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama di Rumah Dinas Gubernur di Kota Jambi, Selasa (15/2).
Gubernur yang juga alumni Pondok Pesantren As'ad Seberang Kota Jambi ini menyebutkan, ini telah menjadi tugas pemerintah. "Tolong dijaga, apa salahnya pembinaan kita lakukan," kata HBA.
Status keberadaan Jemaah Ajmadiyah sendiri dalam penjelasan gubernur adalah wewenang pemerintah pusat. Maka dari itu diharapkan supaya masyarakat Jambi lebih baik mengikuti ketentuan pusat. "KIta lihat perkembangannya saja," imbuh mantan bupati ini.
Di hadapan 186 pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Jambi, pejabat yang telah menempati berbagai jabatan di tingkat kecamatan sampai provinsi ini menyebutkan supaya tokoh masyarakat dan ulama Jambi menjaga kekompakan dan jangan mudah terprovokasi kejadian-kejadian seperti di daerah lain.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Abdul Kadir Husen menyebut, para kiai dan ulama datang ke rumah dinas sama dengan hadir ke rumah kiai, karena HBA berasal dari pondok pesantren juga. "Beliau ini kan alumni pondok juga," kata Abdul Kadir Husen.
"Kita sudah punya petanya, ini akan jadi perhatian kita," ujar Hasan Basri Agus usai acara silaturahmi dengan ulama, pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama di Rumah Dinas Gubernur di Kota Jambi, Selasa (15/2).
Gubernur yang juga alumni Pondok Pesantren As'ad Seberang Kota Jambi ini menyebutkan, ini telah menjadi tugas pemerintah. "Tolong dijaga, apa salahnya pembinaan kita lakukan," kata HBA.
Status keberadaan Jemaah Ajmadiyah sendiri dalam penjelasan gubernur adalah wewenang pemerintah pusat. Maka dari itu diharapkan supaya masyarakat Jambi lebih baik mengikuti ketentuan pusat. "KIta lihat perkembangannya saja," imbuh mantan bupati ini.
Di hadapan 186 pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Jambi, pejabat yang telah menempati berbagai jabatan di tingkat kecamatan sampai provinsi ini menyebutkan supaya tokoh masyarakat dan ulama Jambi menjaga kekompakan dan jangan mudah terprovokasi kejadian-kejadian seperti di daerah lain.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Abdul Kadir Husen menyebut, para kiai dan ulama datang ke rumah dinas sama dengan hadir ke rumah kiai, karena HBA berasal dari pondok pesantren juga. "Beliau ini kan alumni pondok juga," kata Abdul Kadir Husen.
*tribunjambi.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)