Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyarankan agar DPR mengoreksi diri sebelum menggolkan wacana terkait fasilitas gedung baru. Pasalnya,dalam hasil kajian Tim Peningkatan Kinerja yang dibentuk DPR sendiri tahun 2006 ditemukan ada 14 masalah tentang kesekretariatan.
"DPR tingkatkan dulu kinerja sebelum angkat wacana soal fasilitas gedung baru,"ujar Direktur Eksekutif PSHK, Eryanto Nugroho,Rabu (22/9).
Lebih lanjut, Eryanto meminta para anggota dewan agar meningkatkan kinerjanya dengan melihat ulang hasil kajian Tim Peningkatan Kinerja yang dibentuk tahun 2006. Lantaran tim ini masih menemukan 14 masalah, 23 solusi, dan 20 rekomendasi terkait pelaksanaan fungsi DPR dan soal kesekretariatan. Dari semua itu, hanya ada dua solusi-rekomendasi yang terkait langsung dengan fasilitas. Yaitu pengembangan perpustakaan dan penataan ulang desain ruang rapat.
"DPR sebaiknya fokus dulu pada berbagai solusi dan rekomendasi lain yang lebih bersifat perbaikan dan penguatan kelembagaan sebelum bicara pengadaan fasilitas," tegas Eryanto. PSHK juga berharap,rekomendasi dari Tim Kinerja seperti perbaikan soal kehadiran, peningkatan partisipasi, dan akuntabilitas publik seharusnya lebih dikedepankan.
"DPR tingkatkan dulu kinerja sebelum angkat wacana soal fasilitas gedung baru,"ujar Direktur Eksekutif PSHK, Eryanto Nugroho,Rabu (22/9).
Lebih lanjut, Eryanto meminta para anggota dewan agar meningkatkan kinerjanya dengan melihat ulang hasil kajian Tim Peningkatan Kinerja yang dibentuk tahun 2006. Lantaran tim ini masih menemukan 14 masalah, 23 solusi, dan 20 rekomendasi terkait pelaksanaan fungsi DPR dan soal kesekretariatan. Dari semua itu, hanya ada dua solusi-rekomendasi yang terkait langsung dengan fasilitas. Yaitu pengembangan perpustakaan dan penataan ulang desain ruang rapat.
"DPR sebaiknya fokus dulu pada berbagai solusi dan rekomendasi lain yang lebih bersifat perbaikan dan penguatan kelembagaan sebelum bicara pengadaan fasilitas," tegas Eryanto. PSHK juga berharap,rekomendasi dari Tim Kinerja seperti perbaikan soal kehadiran, peningkatan partisipasi, dan akuntabilitas publik seharusnya lebih dikedepankan.
*Sumber:www.republika.co.id
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)