Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus, pagi hari ini (20/8) menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2011, di Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Penyampaian nota pengantar ini digelar dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Effendi Hatta, dan dihadiri 34 dari 45 orang anggota dewan Provinsi Jambi, unsur Muspida, Sekdaprov, para assisten, dan para pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Jambi, juga hadiri unsur Muspida Provinsi Jambi, Kepala Pengadilan Tinggi dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jambi, Ketua BPK- RI Perwakilan Jambi, para Rektor Perguruan Tinggi di Jambi, para Asisten, Staf Ahli dan Staf Ahli Khusus Gubernur, para Kepala Kantor, Kepala Biro, Kepala Badan dan Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Pimpinan Parpol, Pimpinan Oragnisasi Wanita, Bem dan undangan lainnya.
Diawal penyampaian Nota pengantar tersebut, Gubernur Jambi menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian KUA-PPAS tahun anggaran 2011 yang semestinya telah disampikan kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni, pasal 87 Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan saat itu dalam masa transisi kepemimpinan di Provinsi Jambi, yang dilaksanakan dengan pelaksanaan Pemilukada.
Disamping itu pada bulan tersebut ada tiga agenda kegiatan lainnya, yakni penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Guberur (LKPJ) tahunan dan akhir masa jabatan serta pembahasan pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2009. Disisi lain untuk penyusunan KUA-PPAS haryus didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD disusun berdasarkan RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 81 Permendagri nomor 59 tahun 2007. Disamping itu RPJMD tahun 2011 – 2015 baru dapat disusun setelah dilantiknya Gubernur terpilih sebagai dokumen perencanaan dalam Penyususnan APBD tahun 2011. Karenanya penyampaian KUA-PPAS tahun 2011 tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri dimaksud.
Disampikan Gubernur, bahwa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUA-PPAS adalah pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, perkembangan pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan II- 2010 menunjukkan akselerasi pertumbuhan 2,82 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2010 tercatat sebesar 3,22 persen dan di prediksi untuk tahun 2011 sebesar 7,80 persen.
Berdasarkan visi Provinsi Jambi tahun 2011-2015 adalah “Jambi EMAS” (ekonomi maju, Aman, Adil dan Sejahtera), telah ditetapkan lima prioritas pembangunan Provinsi Jambi tahun 2010-2015 yakni 1. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Energi, 2. Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya, 3. Pengembangan Ekonomi Rakyat, Investasi dan Kepariwisataan, 4. Ketahanan Pangan dan Sumber daya Alam serta Lingkungan Hidup , dan 5. Penataan Tata Pemerintahan yang baik.
Sedangkan untuk percepatan menuju Jambi EMAS 2015, ada 10 program pilihan, terdiri dari ; 1. Pembangunan dan rehabilitasi jalan, 2. Pembangunan salurabn dreinase, 3. Pembangunan Infrastruktur pedesaan, 4. Pengembangan perumahan (bedah rumah), 5. Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, 6. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin (Jamkesmasda), 7. Peningkatan Kesejahteraan Petani, 8. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, 9. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Aparatur, dan 10. Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Selanjutnya saat menyampaikan KUA-PPAS Gubernur menyampaikan, bahwa penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah berjumlah Rp1.458.503.914.850,- jika dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah ini mengalami penurunan sebesar 3,09 persen, hal ini disebabkan penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mengalami penurunan sebesar 50 persen dari Rp200 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp100 milyar di tahun 2010. Penurunan penerimaan pembiayaan bukanlah berarti kinerja penerimaan pendapatan kurang baik, tetapi ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran semakin baik, jelas Gubernur.
Dijelaskan Gubernur, ini jika dilihat dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan sebesar 3,51 persen atau meingkat dari Rp.503.809.785.000,- pada APBD murni tahun 2010 menjadi Rp521.483.381.500,- pada APBD TA 2011. Sedangkan untuk dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 1,7 persen dari Rp801.124.865.768,- pada APBD murni tahun 2010 menjadi Rp787.065.036.005 di tahun 2011, hal ini menurut Gubernur dikarenakan pada Rencana Penerimaan dalam KUA-PPAS dana Alokasi Khusus (DAK) belum dianggarkan target penerimaannya, karena sampai saat ini penetapan alokasi DAK belum diterima.
Disampaikan Gubenur, sedangkan disisi Belanja mengalami penuruan sebesar 3,09 persen dari Rp1.504.934.650.768 pada APBD murni tahun 2010 menjadi Rp1.456.503.914.850,- di tahun 2011, hal ini sejalan dengan penurunan penerimaan pendapatan dan pembiayaan. Dari total belaja tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp660.897.654.690,- atau 45,31 persen dari total belanja, yang artinya lebih kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 46,96 persen.
Sedangkan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp797.606.260.160,- atau 54,69 persen dari total belanja, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 53,04 persen. Peningkatan belanja tidak langsung cukup besar, hal ini disebabkan cukup besarnya dana yang bersifat transfer, khususnya untuk bidang pendidikan (beasiswa), yakni sebesar Rp59.803.111.408,- dan adanya bantuan pembangunan jembatan Muara Sabak sebesar Rp10 milyar. Disamping adanya peningkatan gaji dan tunjangan pegawai sebesar 10 persen dan Pemprov Jambi masih tetap mengalokasikan tambahan penghasilan untuk PNS, tingginya belanja tidak langsung ini juga dikarenakan adanya alokasi anggaran untuk belanja hibah kepada KONI yang sebelumnya dialokasikan pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga serta belanja bagi hasil pajak pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, ujar Gubernur.
Ditegaskan jug aoleh Gubernur, bahwa dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2011, belanja langsung difokuskan pada program dan kegiatan yang lebih menyentuh pada kepentingan masyarakat dari pada kebutuhan aparatur. Dalam hal ini Gubernur mengambil langkah kebijakan untuk lebih focus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada upaya mengurangi angka pengangguran (pro job), menekan angka kemiskinan (pro poor) dan memacu pertumbuhan yang berkualitas (pro growth). Untuk itu Gubernur telah memberikan penekanan kepada seluruh Kepala SKPD untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien.
Pada kesempatan ini Gubernur juga menyampaikan, bahwa untuk mengakodadi program dan kegiatan yang telah dicanangkan yakni program satu milyar satu kecamatan atau “SAMISAKE”, telah dirancang 10 kegiatan yang akan diarahkan untuk semua Kecamatan yang berjumlah 131 Kecamatan di Provinsi Jambi, sehingga dana yang dibutuhkan sebesar Rp.131 milyar. Meningat keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat prioritas pada bidang infrastruktur, maka alokasi anggaran untuk program ini baru dapat dialokasikan sebesar Rp102,800 milyar, sedangkan kekurangannya sebesar Rp.28,800 milyar akan diupayakan pelibatan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responcibility (CSR) yang merupakan implementasi tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang dapat berbentuk bantuan beasiswa, modal serta pembangunan sarana dan prasarana masyarakat.
Dijelaskan Gubernur, untuk program SAMISAKE dimaksud adalah program bantuan bedah rumah, beasiswa untuk pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SD-SLTA), jamkesmasda, bantuan pembiayaan sertifikasi tanah, pengadaan dump truck sampah dan kendaraan roda tiga, tambahan insentif petugas penyuluh lapangan (PPL), honor pendamping tenaga penggerak pembangunan Kecamatan (SP2K) yang akan mendampingi dalam pelaksanaan program ini di Kecamatan serta beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan usulan Kecamatan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga diharapkan jumlah dana untuk setiap Kecamatan tetap sebesar satu milyar rupiah.
Disamping itu, guna mensingronkan program Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, khsusunya dalam implementasi program SAMASIKE ini, Gubernur akan membuat Surat Edaran kepada para Bupati/Walikota untuk mendukung dan menganggarkan di dalam APBD Kabupaten/Kota di luar yang satu milyar rupiah yang telah dianggarkan di Provinsi, sehingga akselerasi pelaksanaan program pembangunan menuju Jambi EMAS dapat terwujud. Sedangkan salah satu kegiatan yang perlu mendapat dukungan pemerintah Kabupaten/Kota adalah program bedah rumah di luar jumlah 5.000 unit pertahun yang telah dianggarkan Pemerintah Provinsi Jambi.
Sedangkan dibidang pendidikan, penyusunan program dan kegiatan prioritas diutamakan yang menjadi kewenangan Provinsi serta tetap memperhatikan kebutuhan bidang pendidikan Kabupaten/Kota. Program dan prioritas yang akan dilaksanakan antara lain; pemberian beasiswa S2 untuk 40 orang guru RSBI dan 85 orang non-guru, S3 sebanyak 62 orang, dan di setiap Kabupaten/Kota juga diharapkan untuk menganggrkan, sehingga sampai dengan tahun 2015 akan ada 150-200 orang doctor di Provinsi Jambi, disamping pendidikan penyetaraan guru untuk memenuhi kualifikasi yang masih dianggarkan, termasuk dana untuk pendamping dana BOS.
Untuk membantu masyarakat miskin dibidang kesehatan mulai tahun 2010 pada perubahan APBD telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2,5 milyar untuk Jamkesmasda dan tahun 2011 dianggarkan Rp7 milyar, dengan lebih mengintensifkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang telah menganggarkan Jamkesda, sehingga cakupan pelayanan dan jumlah masyarakat yang mendapat jaminan lebih banyak dan lebih terkoordinir. Disamping hal tersebut dalam program Samisake juga telah disediakan bantuan peralatan kesehatan bagi kecamatan yang mengusulkan.
Untuk kebijakan di bidang sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur jalan, dalam KUA-PPAS disampaikan juga diusulkan untuk disepakati penanganan pembanguan ruas jalan Provinsi, seperti jalan Simpang Pelawan – Pekan Gedang dan ruas jalan Bangko – Kerinci dengan system multiyears, sehingga diharapkan dengan seslesainya pembangunan ruas jalan dimaksud, maka akses transportasi dapat berjalan lancer, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan geliat ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Kemudian disampaikan Gubernur, guna mengatasi kemacetan ruas jalan Kolonel Abunjani – Patimura Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan akan membangun ply overply over ini memang sudah sangat mendesak. Untuk itu pada KUA-PPAS tahun 2011 telah disusun program dan kegiatan untuk study kelayakan (feasibility study) dan detail engineering desain (DED) pembangunan fly over tersebut. pada simpang tugu – jalan Patimura. Pembangunan
Dibidang pertanian program dan kegiatan yang dilakukan ; memeprkuat peran BBI dan penangkar benih masyarakat sebagai produsen bibit pertanian berkualitas, memperkuat pengawasan peredaran benih, sertifikasi benih, revitalisasi kelembagaan dan penyuluhan pertanian, pengadaan alat mesin pertanian, bantuan bibit karet, bantuan ternak, pembangunan infrastruktur pedesaan serta upaya meningkatkan nilai tambah berupa pengolahan dan fasilitasi pemasaran produk pertanian.
Disamping itu, secara khusus untuk percepatan pertumbuhan sentra produksi pertanian, khususnya tananaman pangan dan holtikultura mulai tahun 2011 melalui dana APBD dan APBN Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan membuat percontohan Kawasan Pertanian Terpadu Lembah Masurai di Kabupaten Merangin, sehingga diharapkan kedepan akan tumbuh kawasan-kawasan pertanian terpadu lainnya di setiap Kabupaten. Sejalan dengan ini kebijakan penanganan pembangunan ruas jalan Simpang Pulau Rengas – Jangkat menjadi prioritas guna mendukung pembangunan kawasan pertanian industri dimaksud.
*Sumber:www.jambiprov.go.id
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)