Pengamat hubungan internasional, Basis Susilo MA, menilai manuver militer perlu mendukung jalur diplomatik untuk menekan Malaysia. ''Untuk menekan Malaysia, saya kira setiap jalur diplomatik perlu didukung manuver militer, tapi bukan perang,'' katanya di Surabaya, Jumat (3/9).
Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi tentang sikap pemerintah yang terkesan lunak dalam menghadapi negeri jiran itu. Menurut dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, manuver militer yang mendukung jalur diplomatik itu sudah biasa dilakukan di banyak negara. ''Cina selalu menggunakan manuver militer di kawasan terluar bila menyikapi Taiwan, tapi manuver militer itu tetap bukan untuk perang,'' tuturnya.
Dekan Fisip Unair itu menyatakan, aksi militer merupakan show force dari militer untuk memaksa negara lain supaya tidak mempermainkan negara lain. ''Misalnya, kita perlu mendesak Malaysia untuk meminta maaf atas perlakuan tidak manusiawi terhadap petugas DKP. Itu tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi etika hubungan internasional,'' katanya menegaskan.
Ia menilai, petugas DKP di perbatasan terluar itu merupakan wakil dari pemerintah Indonesia, karena itu perlakuan terhadap mereka berarti perlakuan terhadap Indonesia. ''Etika itu bergantung kepada sikap dari negara lain terhadap petugas DKP itu. Kalau sampai ada perlakuan tidak manusiawi maka kita berhak menuntut permintaan maaf itu,'' tegasnya.
Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi tentang sikap pemerintah yang terkesan lunak dalam menghadapi negeri jiran itu. Menurut dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, manuver militer yang mendukung jalur diplomatik itu sudah biasa dilakukan di banyak negara. ''Cina selalu menggunakan manuver militer di kawasan terluar bila menyikapi Taiwan, tapi manuver militer itu tetap bukan untuk perang,'' tuturnya.
Dekan Fisip Unair itu menyatakan, aksi militer merupakan show force dari militer untuk memaksa negara lain supaya tidak mempermainkan negara lain. ''Misalnya, kita perlu mendesak Malaysia untuk meminta maaf atas perlakuan tidak manusiawi terhadap petugas DKP. Itu tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi etika hubungan internasional,'' katanya menegaskan.
Ia menilai, petugas DKP di perbatasan terluar itu merupakan wakil dari pemerintah Indonesia, karena itu perlakuan terhadap mereka berarti perlakuan terhadap Indonesia. ''Etika itu bergantung kepada sikap dari negara lain terhadap petugas DKP itu. Kalau sampai ada perlakuan tidak manusiawi maka kita berhak menuntut permintaan maaf itu,'' tegasnya.
*Sumber:www.republika.co.id
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)