Berdasarkan data tahun 2010, penderita gizi buruk masih 19 persen. Diharapkan pada tahun 2015 mendatang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi bisa menurunkan angka gizi buruk ini menjadi 15 persen. Hal ini diungkapkan Andi Pada, selaku Kadinkes Jambi kemarin (18/07) kepada sejumlah wartawan. “Berharap on track dan bisa mengejar ketertinggalan,” katanya.
Menurutnya, dari data tahun 2010 persentase gizi buruk di Jambi adalah 19 persen. Ia juga mengungkapkan bahwa masalah gizi buruk diperlukan pengawasan lintas sektor. Penyebab gizi buruk, lanjutnya adalah karena faktor kemiskinan.
“Kalau kemiskinan bisa dikurangi maka gizi buruk pun bisa teratasi,” jelasnya.
Sedangkan gubernur Jambi Drs H. Hasan Basri Agus mengatakan menjadi catatan terkait masalah yang dihadapi Dinkes Jambi. “Yang menjadi pekerjaan kami lima thun kedepan,” tukasnya setelah membuka acara Rapat Kerja Daerah Tahun 2011 di Ceria Hotel.
Ia menjelaskan, tinggal kepala dinas yang bersangkutan untuk mengawal kabupaten/kota mengenai apa yang akan dicapai. Menurutnya masih banyak program-program lain yang perlu dibbahas secara seksama, program tersebut antara lain angka kematian ibu, angka kematian anak, gizi buruk maupun pelayanan rumah sakit yang masih dikeluhkan masyarakat.
“Tugas kami tidak sulit dengan apa yang dikerjakan karena sudah ada fungsi masing-masing,” terangnya.
Mengenai dokter spesialis yang masih kurang di Jambi. Andi Pada mengatakan, bahwa kesepakatan tahun 2010 telah dibicarakan untuk dokter spesialis. Menurutnya hasil dari kesepaakatn itu belum terdapat keptusan akhir. Ia beralasan karena factor status kepegawaian yang berada di tangan kabupaten/kota.
“Karena itu menjadi hal yang sulit,” katanya.
Ia mencontohkan, ada kabupaten yang memiliki dua dokter spesialis, bahkan ada kabupaten yang tdidak memiliki dokter spesialis sama sekali. Walaupun terdapat dokter spesialis dikabupaten tapi ternyata masih terdapat kendala lain yakni dalam masalah alat-alat.
Ia mengungkapkan, telah disiapkan 66 orang calon dokter spesialis, yang disekolahkan dari tugas belajar. Pihaknya berharap dalam dua tahun 66 dokter ini bias kembali guna membantu kekurangan dokter spesialis di Jambi. Disamping itu, ia juga meminta dukungan dari Kota untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan.
“Disamping itu diperlukan pula pendamping yang mahir untuk dokter spesialis,” paparnya.
Gubernur Jambi pun mengungkapkan hal yang sama. Dirinya selaku gubernur telah meminta kekurangan dokter spesialis. Bahakan pihaknya telah mendata kabupaten mana saja yang masih kekurangan dokter spesialis. Begitupun bagi kabupaten yang telah memiliki dokter spesialis tapi tidak memiliki perlengkapakn yang mumpuni.
“Itu ada juga demikian, dan itu menjadi perhatian kabupaten bersangkutan,” jelasnya.
Nantinya, lanjut gubernur, ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemprov maupun bagi pemerintahan pusat.
“Diharapkan pada anggaran berikutnya bisa minta bantuan dari pusat atau provinsi kabupaten bersangkutan,” urainya.
Menurutnya, masalah dokter spesialis tidak semudah dengan apa yang diperkirakan. Permasalahan yang kerap timbul dalam mencari dokter spesialis adalah banyak dari dokter tersebut yang tidak mau ditempatkan didaerah.
“Umumnya orang mau kejar di Kota,” katanya.
Ia mengungkapkan, untuk menjadi dokter spesialis dibutuhkna biaya yang tdaik sedikit. Selain itu proses dalam mencapainya pun butuh waktu paling cepat empat tahun.
“Belum lagi anggaran cost yang digunakan untuk menciptakan itu, jadi banyak dokter spesialis di Kota dari di Kabupaten,” pungkasnya.
(yos)
*jambiekspres.co.id
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)