Meskipun Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menolak hadir, Kementerian Agama hari ini, Selasa (22/3) tetap mengengglar dialog dan dengar pendapat atas persoalan Ahmadiyah di Indonesia. Menurut Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag, Abdul Djamil dialog ini digelar sebagai bagian mata rantai dialog yang pernah diadakan sebelumnya untuk mencari persoalan penanganan solusi terkiat Ahmadiyah di Tanah Air. “Akhirnya lahirkan SKB 3 Menteri 2008,”kata dia.
Abdul mengatakan selama dua tahun, pemerintah melihat perkembangan di lapangan dan menyimpulkan perlunya antisipasi menyikapi berbagai persoalan yang muncul. Antiklimaksnya, adalah kejadian di Cikesik, Pandeglang, Banten yang memakan korban jiwa.
Abdul mengatakan selama dua tahun, pemerintah melihat perkembangan di lapangan dan menyimpulkan perlunya antisipasi menyikapi berbagai persoalan yang muncul. Antiklimaksnya, adalah kejadian di Cikesik, Pandeglang, Banten yang memakan korban jiwa.
Karenanya, dengan melibatkan kementerian lain Kemenag menggalar dialog dan dengar pendapat. Terdapat dua tujuan penting dialog ini yaitu menghimpun pendapat dan masukan berbagai pihak dari berbagai perspekti. Kedua merumuskan alternative kebijakan yang strategis, permanen, progresif bagi penyelesaian Ahmadiyah di Indonesia
Abdul menyebutkan dialog ini dihadiri oleh wakil kementerian dan lembaga, akedemis, peneliti dan pemerhati keagamaan di Indonesia. Selain itu, dihadiri pula oleh narasumber yang kompeten dengan mengundang pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), LSM keagamaan seperti Setara Institute, Wahid Institute, Maarif Institute, Pusat Studi Alquran, Ormas Islam, MUI, kepada daerah, gubernur, bupati, walikota yang memiliki kesinggungan langsung dengan Ahmadiyah.
Abdul menyebutkan dialog ini dihadiri oleh wakil kementerian dan lembaga, akedemis, peneliti dan pemerhati keagamaan di Indonesia. Selain itu, dihadiri pula oleh narasumber yang kompeten dengan mengundang pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), LSM keagamaan seperti Setara Institute, Wahid Institute, Maarif Institute, Pusat Studi Alquran, Ormas Islam, MUI, kepada daerah, gubernur, bupati, walikota yang memiliki kesinggungan langsung dengan Ahmadiyah.
Rencananya, acara akan diagendakan selama 4 hari yaitu tanggal 23, 28, dan 29 Maret. “Kita berharap hasilkan poin penting dan stategis bagi penyelesaian Ahmadiyah,”kata dia.
*republika.co.id
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)