Petinggi militer dan Pemerintah Inggris berselisih paham soal legalitas menjadikan pemimpin Libya Muammar Khadafy sebagai target serangan pasukan koalisi. Perpecahan internal tak terelakkan. Kepala Staf Pertahanan (Penglima Tentara Inggris) Jenderal Sir David Richards bersikeras bahwa pasukan koalisi yang dimotori Prancis dengan dukungan Inggris, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Timur Tengah itu tidak punya landasan hukum untuk menjadikan Khadafy sebagai target serangan apalagi sampai dibunuh.
Daily Mailmelaporkan, tadi malam sang jenderal menolak sikap pemerintah yang menjadikan pemimpin Libya itu sebagai target yang sah untuk diserang.
Perselisihan itu muncul hanya selang sehari setelah pasukan koalisi melancarkan serangan udara yang menyasar kompleks kantor dan kediaman Khadafy di Tripoli, Minggu (19/3/2011). Anak keenam Khadafy, Khamis, dikabarkan tewas akibat serangan tersebut.
Tadi malam, jet tempur Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) untuk pertama kalinya turut beraksi menggempur Libya. Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden AS Barack Obama kembali menekankan bahwa Khadafy yang mereka dicap sebagai dictator harus lengser. Namun, keduanya juga menekankan bahwa misi utama serangan pasukan sekutu tersebut ialah melindungi warga sipil.
Jenderal Richards menekankan bahwa Khadafy tidak bisa dijadikan sebagai sasaran gempuran pasukan sekutu yang berlindung di balik resolusi PBB mengenai zona larangan terbang di Libya itu.
“Sepenuhnya tidak bisa (menjadikan Khadafy sebagai target serangan). Itu tidak diperbolehkan berdasarkan resolusi PBB dan saya tidak mau mendiskusikan hal itu lebih lanjut,” ujarnya.
Kantor Perdana Menteri dan Kementerian Luar Negeri Inggris segera menanggapi pernyataan jenderal nomor satu di jajaran angkatan bersenjata Inggris itu. Mereka menekankan bahwa membunuh Khadafy sah-sah saja karena tindakan itu akan melindungi kehidupan masyarakat di Libya.
Pemerintah Inggris juga dalam tekanan setelah Menteri Pertahanan AS Robert Gates menilai seruan untuk membunuh Khadafy sebagai langkah tidak bijak. Dia memperingatkan seruan tersebut bisa membuyarkan kohesi pasukan koalisi yang mendukung penerapan zona larangan terbang sesuai dengan amanat resolusi PBB.
“Jika kita mulai menambahkan sasaran tambahan, menurut saya itu akan menimbulkan masalah,” kata Gates.
Seorang pejabat senior Inggris mengatakan apa yang dikatakan Jenderal Richards itu tidak benar.
“Dia benar bahwa pengubahan rezim itu ilegal. Tapi, ada situasi yang nyata-nyata yang menjadikannya legal untuk menjadikan Khadafy sebagai target (serangan dan pembunuhan) jika tindakannya itu membahayakan warga,” ujar pejabat itu.
Perlawanan Jenderal Richards terhadap pemerintahan PM Cameron itu mengulangi kejadian serupa pada pemerintahan sebelumnya ketika PM Gordon Brown juga berselisih paham dengan Kepala Staf Angkatan Darat Inggris Lord Dannatt. [nic]
*inilah.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)