Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) menyatakan di tahun 2011 ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak akan melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Ketua Komisi I DPRD Provinsi, Bambang Bayu Suseno (BBS). ”Saya sangat setuju dengan usulan itu. Bila perlu kita tidak usah menerima pegawai tahun 2011 ini,” kata HBA usai menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, kemarin.
Soal ajuan formasi penerimaan CPNS 2011 yang sedang digodok di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi saat ini, menurut gubernur dibatalkan saja. ”Ajuan itu kita evaluasi lagi. Kita tidak usah menerima CPNS 2011 ini,” tegasnya lagi.
Sementara untuk tahun 2012, gubernur juga masih mempertimbangkan akan menerima CPNS dikarenakan jumlah PNS yang sudah terlalu banyak. ”Tahun 2012 kita lihat nantilah, apakah kita akan terima atau tidak,” sebutnya. Sementara itu, dari data yang diperoleh beberkan BKD Provinsi Jambi jumlah PNS dilingkup Pemprov Jambi memang sudah melebihi kapasitas. Tercatat Desember 2010 lalu, PNS di lingkup Pemprov berjumlah 6.114 orang.
Menurut Kepala BKD Provinsi Jambi, Amir Syakib, efektifnya jumlah pegawai pada satu instansi terdiri dari kepala, sekertaris, kabag, kasubag, serta staf, sedangkan angkanya normatif saja. ”Tapi dengan jumlah 6 ribuan orang pegawao itu sudah cukup bahkan sudah berlebih,” kata dia. Ditanya kepastian penerimaan CPNS 2011 ini, dirinya mengaku juga sudah mendapatkan arahan gubernur. ”Sesuai kata gubernur. Kita tidak akan menerima CPNS 2011 ini,” sebutnya.
Munculnya wacana pengurangan jumlah PNS dengan tidak menerima lowongan tahun 2011 ini, bermula dari ide Ketua Komisi II BBS. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran pemerintah. Pasalnya, sejumlah jumlah PNS yang ada di lingkup Pemprov Jambi saat ini sudah terlalu besar. Buktinya, kata dia, banyak PNS dilapangan yang tidak mempunyai pekerjaan. Mereka hanya absen dan main game lalu berkeliaran di mall-mall. ”PNS malas itu hanya menghabiskan anggaran saja. Mereka tetap digaji namun tidak pernah memberikan kontribusi kepada masyarakat dan daerah,” sebut dia. Selain itu, semala ini penerimaan CPNS selalu diatas jumlah angka pensiunan pegawai. Pola seperti ini tentunya tidak akan efektif dalam rangka efisiensi anggaran. ”Yang diajukan 300 yang keluar hanya 50-an kan banyak berlebihnya. Harusnya keluar dan masuk harus seimbang,” sebut dia.
Sementara itu, pengamat kebijakan pemerintahan, Prof Johni Najwan SH MH PhD, mengatakan jika mempunyai alasan yang jelas rencana tidak menerima CPNS itu sah-sah saja. Namun dasarnya kebijakan itu harus jelas. “Kalau memang jumlah PNS yang ada sudah memadai dan untuk mengoptimalkan kinerja PNS, rencana tidak menerima CPNS itu sah-sah saja, karena bila terlalu banyak PNS itu juga hal yang mubazir” ungkapnya.
Tapi bila alasan tidak jelas itu yang perlu dipertanyakan. Ia menambahkan, setiap tahunnya ada PNS yang pensiun. Karen itu diperlukan regenerasi PNS yang baru melalui penerimaan CPNS. Disamping itu diperlukan pula evaluasi yang mendalam mengenai jumlah PNS yang di provinsi, “Apakah memang cukup bahkan berlebih atau malahan kurang PNS, jika masih terpenuhi untuk semua bidang itu sah saja,” bebernya.
Penilaian BBS ini bukan tanpa alasan. Sebab, sebelumnya ditemukan sejumlah PNS yang ada di lingkup Setda Provinsi Jambi tidak masuk kerja selama 1 tahun, namun masih tetap diberikan gaji. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Erwan Malik, sudah menginventarisasi sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Terkait hal ini Inspektorat merekomendasikan sejumlah PNS tersebut untuk dipecat secara tidak hormat. (apj)
Soal ajuan formasi penerimaan CPNS 2011 yang sedang digodok di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi saat ini, menurut gubernur dibatalkan saja. ”Ajuan itu kita evaluasi lagi. Kita tidak usah menerima CPNS 2011 ini,” tegasnya lagi.
Sementara untuk tahun 2012, gubernur juga masih mempertimbangkan akan menerima CPNS dikarenakan jumlah PNS yang sudah terlalu banyak. ”Tahun 2012 kita lihat nantilah, apakah kita akan terima atau tidak,” sebutnya. Sementara itu, dari data yang diperoleh beberkan BKD Provinsi Jambi jumlah PNS dilingkup Pemprov Jambi memang sudah melebihi kapasitas. Tercatat Desember 2010 lalu, PNS di lingkup Pemprov berjumlah 6.114 orang.
Menurut Kepala BKD Provinsi Jambi, Amir Syakib, efektifnya jumlah pegawai pada satu instansi terdiri dari kepala, sekertaris, kabag, kasubag, serta staf, sedangkan angkanya normatif saja. ”Tapi dengan jumlah 6 ribuan orang pegawao itu sudah cukup bahkan sudah berlebih,” kata dia. Ditanya kepastian penerimaan CPNS 2011 ini, dirinya mengaku juga sudah mendapatkan arahan gubernur. ”Sesuai kata gubernur. Kita tidak akan menerima CPNS 2011 ini,” sebutnya.
Munculnya wacana pengurangan jumlah PNS dengan tidak menerima lowongan tahun 2011 ini, bermula dari ide Ketua Komisi II BBS. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran pemerintah. Pasalnya, sejumlah jumlah PNS yang ada di lingkup Pemprov Jambi saat ini sudah terlalu besar. Buktinya, kata dia, banyak PNS dilapangan yang tidak mempunyai pekerjaan. Mereka hanya absen dan main game lalu berkeliaran di mall-mall. ”PNS malas itu hanya menghabiskan anggaran saja. Mereka tetap digaji namun tidak pernah memberikan kontribusi kepada masyarakat dan daerah,” sebut dia. Selain itu, semala ini penerimaan CPNS selalu diatas jumlah angka pensiunan pegawai. Pola seperti ini tentunya tidak akan efektif dalam rangka efisiensi anggaran. ”Yang diajukan 300 yang keluar hanya 50-an kan banyak berlebihnya. Harusnya keluar dan masuk harus seimbang,” sebut dia.
Sementara itu, pengamat kebijakan pemerintahan, Prof Johni Najwan SH MH PhD, mengatakan jika mempunyai alasan yang jelas rencana tidak menerima CPNS itu sah-sah saja. Namun dasarnya kebijakan itu harus jelas. “Kalau memang jumlah PNS yang ada sudah memadai dan untuk mengoptimalkan kinerja PNS, rencana tidak menerima CPNS itu sah-sah saja, karena bila terlalu banyak PNS itu juga hal yang mubazir” ungkapnya.
Tapi bila alasan tidak jelas itu yang perlu dipertanyakan. Ia menambahkan, setiap tahunnya ada PNS yang pensiun. Karen itu diperlukan regenerasi PNS yang baru melalui penerimaan CPNS. Disamping itu diperlukan pula evaluasi yang mendalam mengenai jumlah PNS yang di provinsi, “Apakah memang cukup bahkan berlebih atau malahan kurang PNS, jika masih terpenuhi untuk semua bidang itu sah saja,” bebernya.
Penilaian BBS ini bukan tanpa alasan. Sebab, sebelumnya ditemukan sejumlah PNS yang ada di lingkup Setda Provinsi Jambi tidak masuk kerja selama 1 tahun, namun masih tetap diberikan gaji. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Erwan Malik, sudah menginventarisasi sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Terkait hal ini Inspektorat merekomendasikan sejumlah PNS tersebut untuk dipecat secara tidak hormat. (apj)
*metrojambi.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)