Indikasi pemborosan anggaran juga terlihat di lingkungan Istana Presiden. Sejumlah pos belanja di jantung kekuasaan itu dinilai masih terlalu besar. Berdasar data Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) yang diolah dari APBN, alokasi anggaran untuk istana dan presiden RI mencapai Rp 382 miliar lebih. "Banyak pos anggaran di sana yang seharusnya masih bisa dipangkas," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Ucok Sky Khadafi di Jakarta kemarin (23/9).
Jumlah anggaran yang mencapai ratusan miliar untuk kepresidenan itu dibagi dalam enam pos anggaran. Anggaran yang terbesar dihabiskan presiden untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Seperti diketahui, jumlahnya mencapai Rp 179 miliar.
Namun, masih ada lima pos anggaran yang dihabiskan setiap tahun. Fitra merilis biaya pengamanan fisik dan nonfisik kelas VVIP untuk presiden mencapai Rp 52 miliar.
Yang lebih ironis lagi adalah pos anggaran belanja baju presiden. Sekalipun presiden memiliki gaji tersendiri, ternyata APBN masih memberikan dana Rp 839 juta untuk membeli baju presiden. Ini berarti anggaran busana presiden rata-rata Rp 2, 3 juta per hari. Itu dengan asumsi dibagi rata-rata 365 hari.
Di luar itu, APBN juga menganggarkan dana pembelian furniture Istana Negara. Jumlahnya mencapai Rp 42 miliar setiap tahun. Masih ada dua pos anggaran lain, yakni renovasi gedung Sekretariat Negara (Rp 60 miliar) dan road blocker (Rp 49 miliar).
Dimintai tanggapan terpisah, Mensesneg Sudi Silalahi membantah jumlah anggaran baju dinas presiden, furniture Istana Negara, dan renovasi gedung Setneg seperti yang dirilis Fitra. Namun, Sudi tidak mau memberikan data pembanding. ''Tidak benar jumlah itu," tegas Sudi di kantornya kemarin.
Dia mengatakan, perincian anggaran renovasi Setneg juga telah dijelaskan kepada DPR. ''Itu pernah kami jelaskan 20 (miliar rupiah) sekian pagar istana, sistem keamanan, dan tempat Wapres. Berulang-ulang kami jelaskan di DPR bahwa prosesnya sudah sesuai dengan prosedur penganggaran," tambah Sudi.
Seperti halnya Sudi, Partai Demokrat pun menganggap sejumlah pos anggaran kepresidenan itu masih dalam taraf wajar. "Sebab, ini kan presiden sebagai simbol negara, simbol pemerintah, kita perlu juga menjaga itu," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa.
Dia menilai, sebagai simbol negara, persoalan pakaian dan furniture sebenarnya tidak perlu diributkan. "Serahkan saja kepada DPR untuk pengawasannya. Kan sudah ada mekanismenya," tegasnya.
Menurut Saan, kebutuhan anggaran harus dilihat berdasar manfaat yang dihasilkan. "Tapi, saya belum bisa memercayai data itu, masih perlu dicek dulu," elaknya.
Yang jelas sejumlah anggaran belanja presiden bakal semakin besar tahun depan. Salah satunya, yakni biaya untuk biaya perjalanan kenegaraan ke luar negeri. Tahun ini, 2010, presiden menghabiskan Rp 179,03 miliar. Untuk 2011, Setneg telah mengajukan anggaran Rp 180,865 miliar.
Jumlah anggaran yang mencapai ratusan miliar untuk kepresidenan itu dibagi dalam enam pos anggaran. Anggaran yang terbesar dihabiskan presiden untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Seperti diketahui, jumlahnya mencapai Rp 179 miliar.
Namun, masih ada lima pos anggaran yang dihabiskan setiap tahun. Fitra merilis biaya pengamanan fisik dan nonfisik kelas VVIP untuk presiden mencapai Rp 52 miliar.
Yang lebih ironis lagi adalah pos anggaran belanja baju presiden. Sekalipun presiden memiliki gaji tersendiri, ternyata APBN masih memberikan dana Rp 839 juta untuk membeli baju presiden. Ini berarti anggaran busana presiden rata-rata Rp 2, 3 juta per hari. Itu dengan asumsi dibagi rata-rata 365 hari.
Di luar itu, APBN juga menganggarkan dana pembelian furniture Istana Negara. Jumlahnya mencapai Rp 42 miliar setiap tahun. Masih ada dua pos anggaran lain, yakni renovasi gedung Sekretariat Negara (Rp 60 miliar) dan road blocker (Rp 49 miliar).
Dimintai tanggapan terpisah, Mensesneg Sudi Silalahi membantah jumlah anggaran baju dinas presiden, furniture Istana Negara, dan renovasi gedung Setneg seperti yang dirilis Fitra. Namun, Sudi tidak mau memberikan data pembanding. ''Tidak benar jumlah itu," tegas Sudi di kantornya kemarin.
Dia mengatakan, perincian anggaran renovasi Setneg juga telah dijelaskan kepada DPR. ''Itu pernah kami jelaskan 20 (miliar rupiah) sekian pagar istana, sistem keamanan, dan tempat Wapres. Berulang-ulang kami jelaskan di DPR bahwa prosesnya sudah sesuai dengan prosedur penganggaran," tambah Sudi.
Seperti halnya Sudi, Partai Demokrat pun menganggap sejumlah pos anggaran kepresidenan itu masih dalam taraf wajar. "Sebab, ini kan presiden sebagai simbol negara, simbol pemerintah, kita perlu juga menjaga itu," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa.
Dia menilai, sebagai simbol negara, persoalan pakaian dan furniture sebenarnya tidak perlu diributkan. "Serahkan saja kepada DPR untuk pengawasannya. Kan sudah ada mekanismenya," tegasnya.
Menurut Saan, kebutuhan anggaran harus dilihat berdasar manfaat yang dihasilkan. "Tapi, saya belum bisa memercayai data itu, masih perlu dicek dulu," elaknya.
Yang jelas sejumlah anggaran belanja presiden bakal semakin besar tahun depan. Salah satunya, yakni biaya untuk biaya perjalanan kenegaraan ke luar negeri. Tahun ini, 2010, presiden menghabiskan Rp 179,03 miliar. Untuk 2011, Setneg telah mengajukan anggaran Rp 180,865 miliar.
*Sumber:www.jawapos.co.id
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)