Rencana pemerintah yang akan memberlakukan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir Maret 2011, tidak memiliki landasan konstitusional. Demikian disampaikan ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 8/2).
Menurut Fuad, landasan hukum yang dijadikan pemerintah bahwa pembatasan BBM bersubsidi karena kenaikan harga di pasar internasional sangat salah. Apalagi UU Migas pasal 22/2001 tentang BBM sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33.
"Kalau pemerintah tetap ngoyo, dengan cara neolib ini yang bertentangan dengan UUD 1945, maka DPR bisa mengajukan hak menyatakan pendapat dan presiden bisa di-impeachment," demikian Fuad.[yan]
Menurut Fuad, landasan hukum yang dijadikan pemerintah bahwa pembatasan BBM bersubsidi karena kenaikan harga di pasar internasional sangat salah. Apalagi UU Migas pasal 22/2001 tentang BBM sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33.
"Kalau pemerintah tetap ngoyo, dengan cara neolib ini yang bertentangan dengan UUD 1945, maka DPR bisa mengajukan hak menyatakan pendapat dan presiden bisa di-impeachment," demikian Fuad.[yan]
*rakyat merdeka.co.id
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)