JAMBI - Gubernur Prioritaskan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur khususnya jalan menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2012 nanti. Hal ini disampaikan Gubernur Jambi, Drs H Hasan Basri Agus (HBA) pada pembukaan Musrenbang Provinsi Jambi, Rabu (6/4) kemarin, di Ratu Convention Centre (RCC).

"Pembangunan insfrastruktur, khususnya jalan merupakan salah satu hal yang sangat menunjang bagi aktivitas masyarakat, termasuk di antaranya aktitivitas perekonomian. Karena itu, pembangunan infrastruktur ini akan tetap menjadi prioritas kita di tahun 2012," kata Gubernur Jambi di hadapan peserta Musrenbang. 

Menurut dia, ketersediaan infrastruktur yang baik atau memadai, utamanya jalan yang bagus akan menopang geliat perekonomian masyarakat serta sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengenai Musrenbang Provinsi Jambi ini, menurut Gubernur merupakan forum yang sangat penting dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan secara bersama untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2012.

Sebagai perwujudan prinsip-prinsip perencanaan, yang mengetengahkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah, serta prinsip-prinsip koordinasi perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara dua arah, yaitu dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, sesuai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Gubernur mengatakan, apapun bentuk pembangunan yang dilaksanakan harus berpijak kepada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin serta memberikan kesempatan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. "Untuk mewujudkannya, harus diketahui program pembangunan apa yang harus dilaksanakan dan layak dikembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan potensi daerah," ungkap Gubernur.

Sementara, Gubernur bersyukur atas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Provinsi Jambi, yang pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,3 persen, dengan pendapatan perkapita mencapai 16,76 juta rupiah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan penurunan persentase angka pengangguran di bulan Februari, dari 5,20 persen menjadi 4,45 persen di tahun 2010. Sedangkan persentase angka kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 8,8 persen di tahun 2009 menjadi 8,3 persen di tahun 2010. Pembangunan Provinsi Jambi masih akan bertumpu pada lima prioritas, untuk mendukung pelaksanakan RKPD tahun 2012. Lima prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut adalah pertama peningkatan infrastruktur wilayah dan energi. Kedua, pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya, ke tiga pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan. Ke empat ketahanan pangan dan sumber daya alam serta lingkungan hidup, dan kelima penataan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kelima prioritas, menurut Gubernur tetap memfokuskan pada pembangunan yang pro poor, pro job, pro growth, serta pro environment, serta tetap mempedomani prioritas pembangunan nasional untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan. "Dengan demikian, apa yang kami rencanakan untuk pembangunan Provinsi Jambi telah sinkron dan sejalan dengan apa yang akan direncanakan pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010," kata Gubernur. Pembangunan Provinsi Jambi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masyarakat sangat miskin, yang kerap diistilahkan dengan masyarakat pra sejahtera. Pemprov Jambi berkomitmen melakukan pengurangan jumlah masyarakat prasejahtera tersebut, yang saat ini berjumlah 34.180 kepala keluarga.

Sementara Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs Muhammad Marwan MSi mengatakan bahwa Musrenbang ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan pembangunan antar daerah dan antar waktu, dimana melalui Musrenbang ini diharapkan adanya pemahaman bersama tentang program pembangunan.Untuk itu, katanya, harus ada langkah penataan kebijakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah. Beberapa langkah yang harus dijalani untuk pencapaian itu diantaranya yakni harus berpedaoman pada Permendagri 54/2010 jo PP 8/2008 dan sosialisasikan sebagaimana SE MDN 188.32 Tgl 11 Pebruari 2010, selian itu harus juga diterapkan SPIPISE dan pembentukan unit kerja PTSP. Tidak hanya itu, ia juga meminta pemerintah membatalkan Perda bermasalah dan pengurangan biaya berusaha, kebijakan pemanfaatan tanah utk kepentingan umum juga harus di konsolidasikan. Langkah lainnya yakni mengatur pengelolaan tata ruang secara terpadu dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam  melalui Perda RTRW, Efektifkan penerapan NIK dan pengembangan SIAK melalui KTP, Terapkan SPM untuk pelayanan masyarakat, Dukung penyaluran dana BOS agar tepat waktu dan tepat sasaran serta Meningkatkan pengelolaan keuangan dalam upaya memperoleh opsi WTP.

Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman Kementerian PPN/Bappenas RI, Ir Bemby Uripto MSc meminta agar seluruh jajaran pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota konsisten malaksanakan pembangunan yang pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment. Bemby mengatakan pembangunan sumber daya manusia harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Provinsi Jambi, yang diharapkan akan membidani lahirnya generasi yang berkualitas, baik dari segi intelektualitas maupun dari sisi moralitas, yang pada akhirnya dapat memajukan Provinsi Jambi dalam segala aspek.

Pembangunan di daerah, katanya juga harus disesuaikann dengan Sasaran Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014, yakni pertumbuhan ekonomi pertahun harus mencapai rata-rata 6,3–6,8 persen, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 70 persen per tahun. Inflasi terkendali pada kisaran 4–6 persen per tahun, peningkatan pengangguran diturunkan menjadi 5–6 persen pada akhir 2014 serta angka kemiskinan dapat ditekan menjadi 8–10 persen pada akhir 2014.

Sementara itu, Ketua Panitia Musrenbang ini, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Jambi, Ir H Ahmad Fauzi Ansori, MTP dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang tersebut mengusung tema Percepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Menuju Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan. Fauzi mengemukakan, Musrenbang ini dilaksanakan untuk mensinkronkan program pembangunan Provinsi Jambi dengan pusat dan kabupaten/kota. Sebelum Musrenbang ini diselenggarakan, tanggal 4-5 April 2011 telah dilakukan pra Musrenbang dan pada 28 Maret 2011 dilakukan forum konsltasi publik yang dimulai dengan publikasi program pemerintahan pada koran lokal. Disampaikan juga oleh Fauzi, peserta Musrenbang ini 750 orang, yang terdiri dari unsur Muspida se Provinsi Jambi, SKPD se Provinsi Jambi, pihak swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya.(apj/adv)

*metrojambi.com