Kinerja PSSI di bawah kekuasaan Nurdin Halid dan jajarannya dinilai kelompok suporter yang menginginkan perubahan sebagai kinerja terburuk sepanjang sejarah otorita sepakbola tertinggi tanah air tersebut. Kelompok massa suporter yang tergabung dalam gerakan Save Our Soccer (SOS) mencatat sedikitnya ada tujuh kesalahan besar pengorganisasian sepakbola di PSSI selama Nurdin Halid-Nirwan D Bakrie dengan Sekjennya, Nugraha Besoes memegang kendali.
Pertama, PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat. Seharusnya, dalam proses kegiatanya PSSI selayaknya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang.
Kedua, PSSI dinilai telah gagal dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh tahun masa kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepak bola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional.
Tak hanya itu, Liga sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari praktik suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan dan bukan murni untuk sepak bola yang fair play. Sementara prestasi sebagai runner-up AFF kemarin malah dijadikan ajang kebanggaan Nurdin Halid, bukan sebagai ajang mawas diri lantaran gagal menjuarai turnamen.
Ketiga, adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket AFF ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable.
Persoalan tersebut semakin diperkeruh oleh keberadaan Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi, dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan. Dua kasus tersebut yakni terkait dugaan kasus korupsi cek pesawat dan korupsi APBD Kalimantan Timur.
Keempat, PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepak bola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat Piala AFF berlangsung. Alasan selanjutnya ialah PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah.
Adanya rencana mendeportasi pemain, pelatih, dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia merupakan tindakan PSSI yang dinilai kelewat batas. Hal itu melangkahi fungsi-fungsi negara diantaranya bagian imigrasi, dan diduga juga melanggar HAM.
Keenam, PSSI tidak demokratis dan cenderung oligarki. Hal itu terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim Nurdin Halid selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepak bola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.
Ketujuh, PSSI dituding telah merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. Beberapa statuta FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan Nurdin Halid dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Diantaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepak bola Indonesia.
Pertama, PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat. Seharusnya, dalam proses kegiatanya PSSI selayaknya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang.
Kedua, PSSI dinilai telah gagal dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh tahun masa kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepak bola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional.
Tak hanya itu, Liga sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari praktik suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan dan bukan murni untuk sepak bola yang fair play. Sementara prestasi sebagai runner-up AFF kemarin malah dijadikan ajang kebanggaan Nurdin Halid, bukan sebagai ajang mawas diri lantaran gagal menjuarai turnamen.
Ketiga, adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket AFF ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable.
Persoalan tersebut semakin diperkeruh oleh keberadaan Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi, dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan. Dua kasus tersebut yakni terkait dugaan kasus korupsi cek pesawat dan korupsi APBD Kalimantan Timur.
Keempat, PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepak bola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat Piala AFF berlangsung. Alasan selanjutnya ialah PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah.
Adanya rencana mendeportasi pemain, pelatih, dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia merupakan tindakan PSSI yang dinilai kelewat batas. Hal itu melangkahi fungsi-fungsi negara diantaranya bagian imigrasi, dan diduga juga melanggar HAM.
Keenam, PSSI tidak demokratis dan cenderung oligarki. Hal itu terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim Nurdin Halid selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepak bola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.
Ketujuh, PSSI dituding telah merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. Beberapa statuta FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan Nurdin Halid dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Diantaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepak bola Indonesia.
*tribunnews.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)