Brazil mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Sikap Brazil itu mengundang kekecewaan dari Israel. Demikian ungkap stasiun televisi Al Jazeera, Minggu 5 Desember 2010. Pengakuan itu tertuang dalam surat Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, kepada Presiden Mahmoud Abbas dari Palestina tertanggal 3 Desember 2010. Menurut da Silva, Brazil mengakui Palestina sebagai negara merdeka yang berdaulat berdasarkan perjanjian perbatasan 1967.
“Menimbang permintaan yang dilakukan oleh yang mulia [Abbas] adalah setara dan konsisten dengan prinsip yang berusaha ditegakkan oleh Brazil mengenai permasalahan Palestina, maka Brazil, melalui surat ini, mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967,” tulis da Silva.
Brazil juga mengakui hak rakyat Palestina untuk secara mandiri menata keamanan, persatuan, demokrasi dan ekonomi serta hidup berdampingan dengan damai dengan Israel.
Berdasarkan situs Kementerian Luar Negeri Brazil, Jumat lalu, surat da Silva tersebut adalah jawaban pemerintahnya atas permintaan pengakuan dari Abbas pada 24 November lalu. Permintaan pengakuan dari Negara lain merupakan cara pemerintah Palestina untuk memperkuat dukungan internasional atas kedaulatan negaranya.
Sementara itu, Pemerintah Israel kecewa atas sikap Brazil. “Pemerintah Israel menyatakan sedih dan kecewa atas keputusan Presiden Brazil Lula da Silva sebulan sebelum dia turun dari jabatannya,” ujar pernyataan Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Israel, merujuk pada masa pensiun da Silva sebagai presiden mulai Januari 2011.
“Pengakuan Negara Palestina adalah pelanggaran dari perjanjian interim yang ditandatangani oleh pemerintah Israel dan Palestina pada tahun 1995 yang mengatakan bahwa permasalahan status Tepi barat dan Jalur Gaza harus didiskusikan dan diselesaikan melalui negosiasi,” lanjut pernyataan Kemlu Israel.
Pada pernyataan terpisah, pemerintah Brazil yakin bahwa pengakuannya atas Palestina tidak akan mempengaruhi hubungan diplomatik Negeri Samba itu dengan Israel. Brazil sebelumnya bahkan menawarkan diri jadi mediator bagi perundingan damai Israel-Palestina.
“Menimbang permintaan yang dilakukan oleh yang mulia [Abbas] adalah setara dan konsisten dengan prinsip yang berusaha ditegakkan oleh Brazil mengenai permasalahan Palestina, maka Brazil, melalui surat ini, mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967,” tulis da Silva.
Brazil juga mengakui hak rakyat Palestina untuk secara mandiri menata keamanan, persatuan, demokrasi dan ekonomi serta hidup berdampingan dengan damai dengan Israel.
Berdasarkan situs Kementerian Luar Negeri Brazil, Jumat lalu, surat da Silva tersebut adalah jawaban pemerintahnya atas permintaan pengakuan dari Abbas pada 24 November lalu. Permintaan pengakuan dari Negara lain merupakan cara pemerintah Palestina untuk memperkuat dukungan internasional atas kedaulatan negaranya.
Sementara itu, Pemerintah Israel kecewa atas sikap Brazil. “Pemerintah Israel menyatakan sedih dan kecewa atas keputusan Presiden Brazil Lula da Silva sebulan sebelum dia turun dari jabatannya,” ujar pernyataan Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Israel, merujuk pada masa pensiun da Silva sebagai presiden mulai Januari 2011.
“Pengakuan Negara Palestina adalah pelanggaran dari perjanjian interim yang ditandatangani oleh pemerintah Israel dan Palestina pada tahun 1995 yang mengatakan bahwa permasalahan status Tepi barat dan Jalur Gaza harus didiskusikan dan diselesaikan melalui negosiasi,” lanjut pernyataan Kemlu Israel.
Pada pernyataan terpisah, pemerintah Brazil yakin bahwa pengakuannya atas Palestina tidak akan mempengaruhi hubungan diplomatik Negeri Samba itu dengan Israel. Brazil sebelumnya bahkan menawarkan diri jadi mediator bagi perundingan damai Israel-Palestina.
*vivanews.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)