Namun tidak begitu yang terjadi di Kabupaten Bungo, Jambi. Program itu justeru jadi “objekan” untuk memperkaya diri sendiri. Di Kecamatan Pelepat Ilir pungutan pengurusan sertifikat prona malah dilakukan seorang oknum rio (setingkat kepala desa).
Oknum rio tersebut disinyalir memungut uang Rp 500 ribu untuk setiap penebusan satu sertifikat prona. Hal ini dirasa warga sangat memberatkan. Masalah itu kemudian diadukan warga pada wartawan, Senin (11/10).
Beberapa perwakilan warga, Tobri dan Jang Cik, menyerahkan surat daftar warga yang sudah mengambil sertifikat dan menyerahkan uang Rp 500 ribu sebagai tebusan.
Menariknya, warga juga memberi daftar nama warga yang menyerahkan separuh uang “tebusan” tapi belum menerima sertifikat. Setelah pembayaran “lunas” baru sertifikat bisa diambil. Selain itu ada pula daftar nama warga yang belum menerima sertifikat karena tidak punya uang.
“Kami keberatan jika harus membayar Rp 500 ribu untuk mendapatkan sertifikat. Kami tahu sertifikat prona itu gratis. Ada warga kami yang mengambil sendiri ke BPN dan tidak diminta uang,” ungkap Tobri.
Menurut Tobri, warga yang belum mengambil sertifikat sering diancam oleh oknum rio. ”Jika uang tidak ada, sertifikat saya tahan. Walau kurang Rp 50 ribu tetap saya tahan,” ujar Tobri menirukan ucapan si rio.
Warga akan melaporkan kasus itu ke polisi jika sertifikat tidak diberikan pada mereka. Bagi yang terlanjur menyerahkan uang, harus dikembalikan. Warga merasa diperas. “Kami minta perlindungan hukum, karena kami tidak sanggup membayar tebusan itu,” papar Tobri.
Sekda Bungo, Khaidir Saleh, menyatakan, sertifikat prona diberikan secara gratis. Warga tidak dibebankan membayar sepeserpun. Ia mendukung rencana warga mengadu ke polisi. “Kalau rio sudah tersangkut kasus pidana, pemkab akan memberhentikan rio itu,” tandasnya.
*Sumber:infojambi.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)