Pemerintah Kabupaten Batanghari mewacanakan menarik dana dari perusahaan pertambangan yang beroperasi di Batanghari. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini masih relatif rendah. Bupati Batanghari, Abdul Fattah baru-baru ini mengatakan perusahaan pertambangan seharusnya bisa memberikan kontribusi langsung kepada daerah tempatnya beroperasi.
Dicontohkannya, Kabupaten Bungo memperoleh belasan miliar rupiah tiap tahun dari sumbangan pihak perusahaan pertambangan batubara. Hal sama juga telah terjadi di beberapa daerah penghasil barang tambang, seperti di wilayah Kalimantan. Kalau mau maju kita juga harus seperti itu,” ujarnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Batanghari, Sofyan Usman, mengatakan pihaknya sudah pernah membuat perda tentang bagi hasil antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Tapi perda itu dimentahkan oleh pemerintah pusat.
Namun seperti yang sudah berhasil dilakukan di daerah lain kita akan mempelajarinya lagi. Kita akan belajar dari Bungo,” ungkapnya.
Pengusaha pertambangan sendiri mengaku tidak masalah bila mereka harus memberikan setoran kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan PAD. Demikian dikatakan Yuzar, Manager PT Bangun Energi Indonesia (BEI).
Ia menyebut hal itu sebelumnya sudah pernah menjadi pembicaraan antara pengusaha dengan pemerintah, dan pengusaha pada saat itu sudah setuju, namun tidak ada realisasi dari pemerintah.
Pada saat pertemuan dulu yang kami minta itu juga ada payung hukum yang jelas atas uang yang kami berikan. Kami tidak mau dikemudian hari kami dinyatakan bersalah atas setoran uang itu,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun, saat ini yang sedang digagas sebagai payung hukum untuk penarikan dana dari perusahaan itu adalah membuat peraturan daerah (perda) tentang sumbangan pihak ketiga. Jumlah sumbangan itu rencananya akan ditetapkan dalam sebuah memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara pemkab dengan perusahaan.
Kabupaten Batanghari sendiri saat ini terdapat dua perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan eksploitasi (berproduksi), yakni PT BEI dan PT Nan Riang. Selain tambang batubara, juga ada tambang gas yang dikelola oleh perusahaan gas berskala internasional, PT Chonoco Philips. (ang)
Dicontohkannya, Kabupaten Bungo memperoleh belasan miliar rupiah tiap tahun dari sumbangan pihak perusahaan pertambangan batubara. Hal sama juga telah terjadi di beberapa daerah penghasil barang tambang, seperti di wilayah Kalimantan. Kalau mau maju kita juga harus seperti itu,” ujarnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Batanghari, Sofyan Usman, mengatakan pihaknya sudah pernah membuat perda tentang bagi hasil antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Tapi perda itu dimentahkan oleh pemerintah pusat.
Namun seperti yang sudah berhasil dilakukan di daerah lain kita akan mempelajarinya lagi. Kita akan belajar dari Bungo,” ungkapnya.
Pengusaha pertambangan sendiri mengaku tidak masalah bila mereka harus memberikan setoran kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan PAD. Demikian dikatakan Yuzar, Manager PT Bangun Energi Indonesia (BEI).
Ia menyebut hal itu sebelumnya sudah pernah menjadi pembicaraan antara pengusaha dengan pemerintah, dan pengusaha pada saat itu sudah setuju, namun tidak ada realisasi dari pemerintah.
Pada saat pertemuan dulu yang kami minta itu juga ada payung hukum yang jelas atas uang yang kami berikan. Kami tidak mau dikemudian hari kami dinyatakan bersalah atas setoran uang itu,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun, saat ini yang sedang digagas sebagai payung hukum untuk penarikan dana dari perusahaan itu adalah membuat peraturan daerah (perda) tentang sumbangan pihak ketiga. Jumlah sumbangan itu rencananya akan ditetapkan dalam sebuah memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara pemkab dengan perusahaan.
Kabupaten Batanghari sendiri saat ini terdapat dua perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan eksploitasi (berproduksi), yakni PT BEI dan PT Nan Riang. Selain tambang batubara, juga ada tambang gas yang dikelola oleh perusahaan gas berskala internasional, PT Chonoco Philips. (ang)
*tribunjambi.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)