JAMBI - HBA Raih Penghargaan Pangripta Nusantara 2011

Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA) menerima penghargaan Pangripta Nusantara 2011 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI di Jakarta, Kamis (28/4). Pemerintah Provinsi Jambi meraih penghargaan ini karena mendapatkan predikat terbaik kedua tingkat nasional dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Sedangkan dua provinsi lain yang meraih peringkat I adalah Provinsi Sumatera Selatan dan peringkat 3 adalah Provinsi Jawa Barat. Pengharagaan Anugerah Pangripta Nusantara itu sendiri memiliki berarti Penghargaan Perencanaan Nasional.

 

 

Penyerahan penghargaan itu diserahkan langsung Presiden RI , Susilo Bambang Yudhoyono. Juga diserahkan secara simbolis buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah 2011, saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2011 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4).

Gubernur Jambi menyatakan, dirinya merasa bangga mendapatkan tiga besar penghargaan perencanaan terbaik se Indonesia.

''Apalagi saya ini baru menjadi gubernur sekitar delapan bulan. Pak Presiden juga langsung menyampaikan ucapan selamat atas prestasi ini. Beliau juga menyatakan jika perencanaan yang baik merupakan 50 persen keberhasilan,'' ujar Gubernur dalam pertemuan dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono di rumah dinasnya.

Ditegaskan Gubernur, atas prestasi tersebut menunjukkan jika Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi sudah bekerja keras untuk itu.

Ketua Bappeda Provinsi Jambi, H Ahmad Fauzi Ansori, menegaskan, penghargaan Pangripta Nusantara 2011 dari Bappenas RI yang diserahkan Presiden RI kepada Gubernur Jambi merupakan yang pertama kali di raih. 

''Alhamdulillah. Ini merupakan kerjasama kita bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi,'' ujar Fauzi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, penghargaan bidang perencanaan pembangunan ini diserahkan kepada provinsi terbaik pertama, kedua, dan ketiga, yaitu Sumsel, Jambi, dan Jawa Barat. Sedangkan, kriteria penilaiannya meliputi keterkaitan perencanaan pembangunan, baik jangka panjang maupun menengah.

Kemudian konsistensi terhadap visi misi, tujuan, dan sasaran yang dirumuskan dalam program pembangunan serta kelengkapan dan kedalaman yang meliputi kaidah pelaksanaan, strategi kebijakan, tujuan, sasaran dalam pembangunan, dan kebijakan pembangunan yang lebih fokus.

Kepala Bappenas juga menyatakan dalam penyusunan RKP, pengelolaan fiskal yang prudent dan berkesinambungan senantiasa menjadi acuan. Hal ini menjadi lebih penting lagi saat ini dengan banyaknya tantangan eksternal.

Dikatakan Armida S Alisjahbana institusi perencanaan di daerah telah banyak melakukan inovasi dan terobosan yang di dorong oleh keinginan untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik. "Kami sangat menghargai upaya-upaya tersebut, untuk itu kami memberikan penghargaan perencanaan pembangunan kepada provinsi yang memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) paling baik, berupa Anugerah Pangripta Nusantara,'' kata Armida.

Ditambahkan Wakil Menteri PPN, Lukita Dinarsyah Tuwo, ada empat hal yang menjadi acuan dalam menentukan provinsi terbaik dalam hal perencanaan. Pertama, keterkaitan antara dokumen RPJMD dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

Kedua, konsistensi, didasarkan pada konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di daerah dengan strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Ada beberapa indikator untuk menilai, tersedianya rumusan tujuan sasaran yang konsisten dengan visi dan misi secara lengkap dan runtut, kedua tersedianya rumusan strategi dan arah kebijakan yang konsisten dengan arah tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, kelengkapan dan kedalaman RPJMD dalam menyajikan kaidah pelaksanaan arah kebijakan tentang pengembangan wilayah Kabupaten/Kota, arah kebijakan tentang pembenahan regulasi, dan arah kebijakan tentang salah satu isu MDGs.

Keempat, keterukuran, didasarkan pada keterukuran sasaran dalam bentuk proyeksi lima tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, ketersedian pagu anggaran program selama lima tahun, dan ketersedian uraian tentang tahapan dan fokus pembangunan setiap tahunnya. 

(infojambi.com/Humas)