Hampir semua fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyorot tajam program satu miliar satu kecamatan alias Samisake. Mereka menyarankan agar program Samisakse ditinjau ulang, karena masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memahaminya. Selain itu itu fraksi juga menyentil rencana konversi minyak tanah ke gas.
Juru bicara Fraksi PDIP Provinsi Jambi, Iskandar Budiman mengatakan, bahwa program Samisake sebetulnya bagus dan fraksinya sangat mendukung. Namun, untuk menerapkannya memerlukan sebuah kajian, dan studi yang mendalam agar program Samisake benar-benar tepat sasaran.
"Mesti ada payung hukumnya yang jelas, agar tidak ditumpangi di setiap SKPD seperti yang terjadi sekarang. Item bedah rumah, pembelian truk sampah, masih jauh dari program mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu Samisake perlu ditinjau ulang," ungkap Iskandar saat menyampaikan pemandangan umum terhadap RAPBD tahun 2011 pada paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi , Jumat (22/10).
Menurut anggota dewan dari PDIP Dapil Kabupaten Bungo-Tebo tersebut, kritikan tersebut tidak ada maksud fraksinya mau menggagalkan program Samisake. Disamping itu Iskandar pun mengkritisi jeleknya pelayanan RSUD Raden Mattaher. Ia setuju agar persoalan RSUD Raden Mattaher dibahas selanjutnya.
Soal Samisake juga dikemukakan oleh Supriyanto dari Fraksi Gerakan Keadilan. Dia melihat masih banyak SKPD yang belum mengerti program Samisake, dan menyarankan agar segenap SKPD duduk satu meja menyamakan persepsi tentang Samisake. "Ada pilot project, dan lakukan sosialisasi dengan baik," tandasnya.
Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar, Abdul Jalil menyinggung pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas untuk sementara ditunda, karena masih banyak masyarakat yang perlu penjelasan dan sosialisasi. "Kami minta agar pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas ditunda untuk sementara. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.
Sedangkan Adman Djambak dari Fraksi Hanura minta agar konversi minyak tanah ke gas perlu dibahas lagi, terutama tabung gas berlabel SNI harus diterapkan. Ia minta adanya pendataan dan penyuluhan ke kabupaten/kota.
Juru bicara Fraksi PDIP Provinsi Jambi, Iskandar Budiman mengatakan, bahwa program Samisake sebetulnya bagus dan fraksinya sangat mendukung. Namun, untuk menerapkannya memerlukan sebuah kajian, dan studi yang mendalam agar program Samisake benar-benar tepat sasaran.
"Mesti ada payung hukumnya yang jelas, agar tidak ditumpangi di setiap SKPD seperti yang terjadi sekarang. Item bedah rumah, pembelian truk sampah, masih jauh dari program mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu Samisake perlu ditinjau ulang," ungkap Iskandar saat menyampaikan pemandangan umum terhadap RAPBD tahun 2011 pada paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi , Jumat (22/10).
Menurut anggota dewan dari PDIP Dapil Kabupaten Bungo-Tebo tersebut, kritikan tersebut tidak ada maksud fraksinya mau menggagalkan program Samisake. Disamping itu Iskandar pun mengkritisi jeleknya pelayanan RSUD Raden Mattaher. Ia setuju agar persoalan RSUD Raden Mattaher dibahas selanjutnya.
Soal Samisake juga dikemukakan oleh Supriyanto dari Fraksi Gerakan Keadilan. Dia melihat masih banyak SKPD yang belum mengerti program Samisake, dan menyarankan agar segenap SKPD duduk satu meja menyamakan persepsi tentang Samisake. "Ada pilot project, dan lakukan sosialisasi dengan baik," tandasnya.
Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar, Abdul Jalil menyinggung pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas untuk sementara ditunda, karena masih banyak masyarakat yang perlu penjelasan dan sosialisasi. "Kami minta agar pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas ditunda untuk sementara. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.
Sedangkan Adman Djambak dari Fraksi Hanura minta agar konversi minyak tanah ke gas perlu dibahas lagi, terutama tabung gas berlabel SNI harus diterapkan. Ia minta adanya pendataan dan penyuluhan ke kabupaten/kota.
*Sumber:tribunjambi.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)