Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Juru Bicaranya Julian Aldrin Pasha, mengaku belum tahu mengenai adanya keganjilan yang ditemukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai insiden di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Keganjilan itu di antaranya adanya organisasi pengerahan massa yang mengenakan pita biru, hijau, dan hitam saat menyerang massa Ahmadiyah.
"Presiden ingin mendapatkan laporan terlebih dulu dari Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo mengenai soal itu. Setibanya di Jakarta, Presiden akan mendapatkan laporan rinci dari Kapolri," kata Julian saat dihubungi Kompas di Jakarta, Jumat (11/2/2011) sore tadi.
Menurut Julian, instruksi Presiden Yudhoyono sudah jelas, siapa pun, apakah oknum aparat atau organisasi yang terlibat dalam insiden Cikeusik, harus diambil tindakan tegas bilamana bukti-buktinya memperkuat hal itu.
"Presiden menekankan jangan sampai ada ruang bagi pembuat onar dan kekerasan terhadap siapa pun, sekali pun adanya perbedaan mengenai apa pun, apalagi soal agama. Oleh sebab itu, Polri harus mengambil langkah-langkah yang keras dan tegas. Organisasi apa pun yang benar-benar terbukti, harus dilakukan pembubaran oleh aparat penegak hukum," ujar Julian.
Julian mengaku, keseriusan Presiden Yudhoyono untuk menuntaskan insiden Cikeusik, termasuk juga kasus Temanggung, Jawa Tengah, ditunjukkan dengan meminta Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dan dirinya untuk kembali segera ke Jakarta meskipun jadwal kunjungan kerja Presiden di Kupang, Nusa Tenggara Timur, masih ada dua hari lagi pada Rabu (9/2/2011) lalu.
Sementara, terkait kasus Ahmadiyah dan Temanggung, setibanya di Base Ops Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Presiden Yudhoyono hingga saat ini masih memimpin rapat terbatas di ruang VIP. Menurut Kepala Biro Pers Media Massa Sekretaris Presiden, DJ Nachrowi, ratas dilakukan internal sehingga tidak ada keterangan pers sebagaimana dijanjikan tadi sore.
*kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)