Belasan ribu petani kopi di Dusun Sungai tebal, Kec. Lembah Masurai, Kabupaten Merangin siap perang jika mereka benar-benar diusir dari kebun mereka oleh Pemda Merangin.
Aktivis HAM asal Bandung, Muhammadan mengatakan dari investigasi yang dilakukannya di Sungai Tebal, warga akan melakukan perlawanan, karena mereka sudah banyak berkorban selama ini. " Mereka datang dengan membeli lahan puluhan juta, membayar adat dan pajak, kok sekarang mau diusir," ujar Muhammadan mengutip pembelaan warga.
Bahkan warga sudah menyurati bupati untuk meminta solusi terbaik tapi permohonan tsb ditolak, bupati justru menjawab surat warga secara tegas dengan bahasa “tidak ada toleransi”.
Dani juga menambahkan, keputusan yg dipilih bupati melalui surat himbauan pertanggal 31 agustus 2010, No.522/710.A/Disbunhut/2010 tentang penghentian perambahan kawasan hutan, adalah kebijakan yang sangat kejam, krn surat inilah yang memicu keresahan dan ketakutan belasan ribu petani kopi yg berasal dari sumsel, lampung, Bengkulu dan Jawa ini.
"Surat ini mendesak belasan ribu petani untuk meninggalkan kebun-kebun mereka paling lambat tanggal 30 september, atau cuma dikasi waktu satu bulan, apabila himbauan bupati tdk diindahkan maka resiko hukum tidak menjadi tanggung jawab kami. Begitulah poin inti himbauan bupati." jelas Dani.
Menurut Dani, kebijakan yg dipilih bupati merangin sudah membuat malu Provinsi Jambi, krn tdk popular dan kontra produktif, padahal ada solusi lain yg lebih baik dan manusiawi seperti skema HKM/hutan kemasyarakatan dan PHBM/pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dua skema ini sudah dilakukan di daerah Lampung Barat dan Kuningan Jawa Barat, skema ini terbukti mampu menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dg dephut, dan berhasil dengan
"Jika persoalan ini dikait-kaitkan dengan tindak kriminal yg terjadi didaerah itu, justru terlalu naif dan dibesar-besarkan, dari investigasi yg kami lakukan disana, kepentingan pengusiran belasan ribu petani kopi berindikasi dengan keberadaan lsm asing diwilayah tsb, ini tidak bisa didiamkan, jangan sampai warga di adu domba oleh kepentingan yg akan mengorbankan rakyat." ujarnya.
Menurut rencana Rabu (12/10) warga yang didukung penuh oleh Serikat petani Indonesia, AGRA/Aliansi gerakan reforma agraria, Forum Masiswa Nasional, Cappa, Setara, Perkumpulan Hijau, Mapala oase FH UNJA, Mapala Gitasada UNBARI, akan mengelar aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Jambi.
Aktivis HAM asal Bandung, Muhammadan mengatakan dari investigasi yang dilakukannya di Sungai Tebal, warga akan melakukan perlawanan, karena mereka sudah banyak berkorban selama ini. " Mereka datang dengan membeli lahan puluhan juta, membayar adat dan pajak, kok sekarang mau diusir," ujar Muhammadan mengutip pembelaan warga.
Bahkan warga sudah menyurati bupati untuk meminta solusi terbaik tapi permohonan tsb ditolak, bupati justru menjawab surat warga secara tegas dengan bahasa “tidak ada toleransi”.
Dani juga menambahkan, keputusan yg dipilih bupati melalui surat himbauan pertanggal 31 agustus 2010, No.522/710.A/Disbunhut/2010 tentang penghentian perambahan kawasan hutan, adalah kebijakan yang sangat kejam, krn surat inilah yang memicu keresahan dan ketakutan belasan ribu petani kopi yg berasal dari sumsel, lampung, Bengkulu dan Jawa ini.
"Surat ini mendesak belasan ribu petani untuk meninggalkan kebun-kebun mereka paling lambat tanggal 30 september, atau cuma dikasi waktu satu bulan, apabila himbauan bupati tdk diindahkan maka resiko hukum tidak menjadi tanggung jawab kami. Begitulah poin inti himbauan bupati." jelas Dani.
Menurut Dani, kebijakan yg dipilih bupati merangin sudah membuat malu Provinsi Jambi, krn tdk popular dan kontra produktif, padahal ada solusi lain yg lebih baik dan manusiawi seperti skema HKM/hutan kemasyarakatan dan PHBM/pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dua skema ini sudah dilakukan di daerah Lampung Barat dan Kuningan Jawa Barat, skema ini terbukti mampu menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat dg dephut, dan berhasil dengan
"Jika persoalan ini dikait-kaitkan dengan tindak kriminal yg terjadi didaerah itu, justru terlalu naif dan dibesar-besarkan, dari investigasi yg kami lakukan disana, kepentingan pengusiran belasan ribu petani kopi berindikasi dengan keberadaan lsm asing diwilayah tsb, ini tidak bisa didiamkan, jangan sampai warga di adu domba oleh kepentingan yg akan mengorbankan rakyat." ujarnya.
Menurut rencana Rabu (12/10) warga yang didukung penuh oleh Serikat petani Indonesia, AGRA/Aliansi gerakan reforma agraria, Forum Masiswa Nasional, Cappa, Setara, Perkumpulan Hijau, Mapala oase FH UNJA, Mapala Gitasada UNBARI, akan mengelar aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Jambi.
*Sumber:infojambi.com
0 komentar:
Posting Komentar
free comment,but not spam :)